telusur.co.id - Dalam beberapa pekan terakhir, berkembang narasi di yang menyebutkan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tidak berkelanjutan dan mengarah pada ketidakstabilan fiskal.
Menanggapi hal tersebut, pengamat ekonomi Ari Martino menegaskan bahwa persepsi itu perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Kalau melihat data per akhir Februari 2025, defisit APBN memang tercatat sebesar Rp31,2 triliun dan meningkat menjadi Rp104,2 triliun pada Maret. Namun, kenaikan ini sudah diantisipasi melalui strategi pembiayaan yang terukur dan terencana,” ujar Ari dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (21/4/2025).
Ia menjelaskan bahwa peningkatan defisit pada awal tahun merupakan dinamika normal dalam pengelolaan fiskal, terutama di tengah tekanan global dan domestik. Ia menekankan bahwa kebijakan fiskal Indonesia tetap dijalankan dengan prinsip kehati-hatian.
“Pemerintah mengelola APBN dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Tidak ada lonjakan defisit tanpa strategi pembiayaan yang jelas,” tegasnya.
Strategi pembiayaan yang ditempuh, lanjut Ari, tidak hanya difokuskan pada kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan panjang. Oleh karena itu, publik diminta melihat data fiskal secara menyeluruh, tidak hanya menyoroti angka defisit secara parsial.
Ari juga menjelaskan bahwa penurunan penerimaan pajak pada awal tahun merupakan hal yang wajar bagi negara berkembang seperti Indonesia. “Aktivitas ekonomi biasanya belum sepenuhnya pulih pada kuartal pertama. Namun, perbaikan sudah mulai terlihat pada Maret 2025, dengan pertumbuhan penerimaan pajak mencapai 9,1 persen,” ujarnya.
Ia turut menyoroti pentingnya keseimbangan primer dalam membaca kondisi fiskal nasional. Hingga akhir triwulan I 2025, Indonesia masih mencatat surplus keseimbangan primer sebesar Rp17,5 triliun.
“Surplus keseimbangan primer menjadi indikator bahwa pengelolaan fiskal kita tetap sehat dan terkendali. Ini membuktikan bahwa APBN 2025 masih berada pada jalur yang aman,” jelas Ari.
Pemerintah, tambahnya, juga terus mengoptimalkan penerimaan negara melalui penyesuaian tarif impor-ekspor, peningkatan royalti sektor mineral dan batu bara, serta pengendalian belanja negara secara disiplin.
“Dengan strategi tersebut, APBN 2025 tetap berfungsi efektif sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Ari.[]
