telusur.co.id - Langkah pemerintah yang mengompensasi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% dengan bantuan sosial (bansos), yang dinilainya kurang strategis untuk jangka panjang. Mendapat kritik keras dari politisi Nasdem yang juga anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya.

"Kompensasi kenaikan pengenaan PPN 12% dengan memberikan bansos kurang strategis," ujarnya saat dihubungi telusur.co.id, Selasa (26/11/2024).

Menurut Asep, meskipun bansos mungkin dapat meredam kekagetan pasar dalam jangka pendek, pemerintah harus segera menyiapkan stimulus yang lebih efektif untuk menggerakkan perekonomian rakyat dalam jangka menengah dan panjang.

Asep menambahkan bahwa pembatasan kenaikan PPN pada barang dan jasa tertentu, yang tidak menyasar kebutuhan pokok, sudah cukup untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga barang secara massif.

Namun, dampak langsung kenaikan PPN dirasakan oleh kelas menengah dan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), terutama yang bergerak di sektor-sektor yang terkena pajak baru ini.

Kenaikan PPN diperkirakan akan menambah beban biaya usaha dan berpotensi menurunkan daya beli pekerja, terutama terhadap barang-barang sekunder.

Lebih lanjut, Asep mengusulkan agar sebagian dari pemasukan yang diperoleh dari kenaikan PPN ini dialokasikan kembali untuk mendukung pelaku UMKM, petani, nelayan, dan pelaku usaha sektor informal lainnya.

Ia juga menyoroti bahwa pada tahun depan, para pelaku UMKM akan menghadapi kenaikan pajak penghasilan (PPH), yang sebelumnya hanya dikenakan tarif 0,5%, dan kini akan dikenakan tarif normal sesuai besaran penghasilan mereka.

"Untuk antisipasi jangka pendek dan meredam kekagetan di pasar barangkali bagus dan tidak masalah tapi untuk jangka menengah dan panjang mestinya pemerintah pun mempersiapkan stimulus yang bisa tetap menggerakan perekonomian rakyat.," lugasnya.

Asep mengingatkan bahwa jika kondisi ini dibiarkan tanpa ada stimulus fiskal yang memadai, pelaku UMKM akan semakin tertekan, menghadapi "hukum sudah jatuh tertimpa tangga pula".

Dengan demikian, ia berharap pemerintah bisa memberikan perhatian lebih pada sektor-sektor yang paling terdampak untuk memastikan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.[]