telusur.co.id - Universitas Paramadina menggelar diskusi panel bertajuk “Prospek dan Arah Pasar Modal Indonesia Pasca MSCI dan Moody’s” secara daring pada Rabu, (18/2/2026).
Diskusi ini menyoroti potret buram pasar modal nasional yang tengah menghadapi tekanan arus keluar modal asing serta tantangan kredibilitas tata kelola di mata lembaga internasional.
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Ir. Didik Junaidi Rachbini, M.Sc., Ph.D. menjelaskan bahwa, pasar modal merupakan etalase ekonomi yang paling sensitif terhadap sentimen global.
Ia mengibaratkan, pasar modal sebagai bendungan besar yang mengairi dunia usaha, sebagaimana sejarah mencatat kesuksesan First Media hingga Gojek yang tumbuh besar berkat akses modal publik.
Namun, Prof. Didik memberikan peringatan keras bahwa kondisi pasar modal saat ini mengisyaratkan adanya masalah serius dalam ekosistem ekonomi.
Menurutnya, keputusan lembaga indeks MSCI untuk mengevaluasi pasar Indonesia adalah sinyal bahwa pasar modal sedang “sakit”.
“Pasar modal seperti ‘kerang hijau’ yang menyerap polusi; jika bergejolak, itu tanda ekosistem ekonomi tidak sehat. Presiden Prabowo bahkan telah memberikan hukuman kepada otoritas pasar modal yang tidak sensitif terhadap dinamika ini,” lugas Didik.
Ia menambahkan, ketidakpercayaan pasar kerap dipicu oleh pengelolaan APBN yang dianggap tidak kredibel oleh para investor.
Senada dengan hal tersebut, ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menerangkan data mengkhawatirkan.
Portofolio investasi Indonesia mencatat angka negatif sebesar 14 miliar USD sejak 2025 hingga kuartal III-2026. Penurunan outlook dari Moody’s pada awal Februari lalu juga dipicu oleh fenomena sovereign selling.
“Keriuhan di pasar modal hanyalah puncak gunung es dari persoalan yang lebih besar. Masalah utamanya terletak pada buruknya tata kelola (governance), risiko fiskal, dan kebijakan yang sulit diprediksi,” tutur Wijayanto.
Ia pun menyesalkan sikap pemerintah yang cenderung mengabaikan peringatan ekonom domestik hingga akhirnya lembaga asing seperti MSCI dan Moody’s turun tangan memberi peringatan.
Di sisi lain, optimisme masih disuarakan oleh CEO Investortrust, Primus Dorimulu. Ia menilai kebijakan ekonomi Presiden Prabowo masih berada di jalur yang tepat, berkaca pada pertumbuhan PDB kuartal IV-2025 yang mencapai 5,39 persen.
Langkah Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa yang melakukan injeksi dana ke perbankan juga dinilai tepat untuk menutup kesenjangan likuiditas.
Menanggapi evaluasi global, pemerintah kini menyiapkan rangkaian reformasi menyeluruh. Langkah strategis yang akan diambil meliputi peningkatan batas minimum kepemilikan saham publik (free float) menjadi 15 persen serta transparansi Ultimate Beneficial Ownership (UBO) guna mencegah manipulasi pasar.
Selain itu, pemerintah mendorong penegakan hukum yang lebih tegas melalui demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) serta penguatan sinergi antara OJK dan lembaga terkait untuk mengembalikan kepercayaan investor internasional. (ari)
