telusur.co.id - Perbedaan pandangan yang disampaikan secara terbuka antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, mencerminkan adanya tantangan dalam koordinasi komunikasi antarpejabat di lingkungan kabinet.
Pengamat politik Arifki Chaniago menilai, dinamika perbedaan pendapat dalam proses kebijakan merupakan hal yang wajar di internal pemerintahan. Namun, ketika perbedaan tersebut berkembang di ruang publik tanpa narasi yang selaras, publik dapat menangkapnya sebagai persoalan koordinasi.
“Ini bukan semata soal siapa yang benar atau salah, tetapi bagaimana koordinasi komunikasi dijalankan. Jika antarmenteri menyampaikan pesan yang berbeda tanpa penjelasan yang terintegrasi, yang muncul adalah kesan tidak kompak,” ujar Arifki dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).
Ia mengingatkan bahwa para menteri merupakan pembantu presiden dan bekerja dalam satu garis kepemimpinan. Karena itu, penting untuk memastikan tidak muncul persepsi adanya kubu-kubu di dalam kabinet. Seluruh jajaran pemerintahan harus menunjukkan soliditas dalam mendukung agenda Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia ini, persepsi ketidaksinkronan komunikasi berpotensi memengaruhi penilaian publik terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan. Dalam sistem presidensial, soliditas kabinet menjadi salah satu indikator stabilitas dan efektivitas pemerintahan.
“Perbedaan itu wajar dalam proses internal. Namun, ketika dikomunikasikan tanpa koordinasi yang memadai, publik bisa menilai ada lemahnya pengelolaan komunikasi pemerintah. Ini yang perlu diantisipasi agar tidak berdampak pada persepsi terhadap kinerja pemerintah,” katanya.
Ia menekankan pentingnya penguatan mekanisme sinkronisasi lintas kementerian, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam penyampaian pesan kepada publik. Dengan komunikasi yang lebih terorkestrasi, dinamika internal tetap dapat terkelola tanpa menimbulkan kesan fragmentasi di ruang publik.
“Harapannya ke depan koordinasi komunikasi antarmenteri semakin diperkuat, sehingga setiap kebijakan strategis dapat disampaikan dalam satu kerangka narasi yang utuh dan mencerminkan soliditas pemerintahan,” tutup Arifki.
Sebelumnya, polemik mencuat ketika Purbaya berbicara dalam acara revitalisasi galangan kapal yang digelar Kadin Indonesia.
Di mana, Purbaya heran KKP belum melakukan pemesanan padahal Kemenkeu diklaim telah menyiapkan anggaran.
Pernyataan itu langsung dibalas oleh Trenggono melalui akun Instagram pribadinya @swtrenggono. Dengan nada tegas, Trenggono meminta Purbaya untuk lebih teliti terhadap data di internal kementeriannya sendiri.
"Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar enggak itu uang kapal sudah dikucurkan," tulis Trenggono.
Trenggono menjelaskan pengadaan 1.500 unit kapal ikan tersebut merupakan proyek kerja sama yang didanai melalui skema pinjaman luar negeri dari Inggris.
"Yth (yang terhormat) Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK," tegas Trenggono.[Nug]
