telusur.co.id - Presiden Joko Widodo memberi sinyal akan reshuffle kabinet pasca Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden (bacapres) untuk Pilpres 2024.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, reshuffle kabinet memang hak prerogatif presiden. Karena itu, Presiden Jokowi kapan saja dapat mereshuffle kabinet sesuai kebutuhannya.

"Jokowi juga dapat mereshuffle tiga menteri dari Partai NasDem bila dinilainya sudah tak layak. Layak tidaknya seorang menteri tetap bertahan di kabinetnya tentu tetap ada subyektifitas Jokowi," kata Jamiluddin di Jakarta, Jumat (14/10/22).

Menurut Jamiluddin, setiap Jokowi mereshuffle kabinet pasti akan memunculkan perdebatan. Dari perdebatan itu, Jokowi akan mendapat penilaian plus minus dari berbagai elemen masyarakat.

Karenanya, bila Jokowi mereshuffle menteri dari NasDem, sudah pasti akan memunculkan kegaduhan opini di ruang publik.

"Jokowi tentunya sudah paham itu. Apalagi melihat peran Partai NasDem terhadap duduknya Jokowi menjadi presiden yang tidak kecil, tentu akan menambah besarnya kegaduhan opini di ruang publik," ucapnya.

Namun untuk kepentingan demokrasi, menurut Jamiluddin, Jokowi lebih baik mereshuffle tiga menteri dari Nasdem. Kalau hal itu terjadi, maka kekuatan oposisi akan bertambah. 

Partai Demokrat dan PKS ditambah Partai Nasdem setidaknya dapat sedikit menjadi penyeimbang dominannya partai pendukung pemerintah. Tiga partai tersebut dapat melakukan kontrol atas jalannya pemerintahan Jokowi.

"Kalau hal itu terwujud, maka partai politik tidak lagi hanya berfungsi sebagai stempel kebijakan pemerintah. Hal itu setidaknya dapat merem pemerintah melakukan kesalahan atau kesewenangan," ujarnya.

"Karena itu, makin cepat mereshuffle menteri dari Partai Nasdem tentu semakin baik. Masalahnya, apakah Jokowi punya nyali untuk itu?" tutup mantan Dekan FIKOM.IISIP Jakarta tersebut.[Fhr]