telusur.co.id - Profesor Filsafat STF Driyakara, Frans Von Magnis atau dikenal Franz Magnis Suseno, menyindir soal fenomena keberpihakan seorang presiden terhadap calon tertentu di dalam kontestasi demokrasi. Tapi menariknya, Romo Magnis enggan menyebut nama pemimpin ataupun calon pemimpin yang dia sindir.

Hal itu saat disampaikan Romo Magnis menjadi saksi dalam sidang sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/24). 

"Segala kesan bahwa ia memakai kekuasaannya demi keuntungannya sendiri atau demi keuntungan keluarganya adalah fatal," ujar Romo Magnis. 

Tak hanya itu, Romo Magnis juga memberikan pengandaian serupa, yang menggambarkan soal penyelewengan kekuasaan oleh seorang kepala negara dan/atau kepala pemerintahan.

"Kalaupun ia misalnya berasal dari satu partai, begitu ia menjadi presiden, segenap tindakannya harus demi keselamatan semua. Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu membuat presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia," tuturnya.

 Karena itu, Romo Magnis memandang pemimpin yang menggunakan kewenangan kekuasaannya yang luas untuk kepentingan politik elektoral, maka tidak menjunjung tinggi konstitusi.

"Presiden adalah penguasa atas seluruh masyarakat. Oleh karena itu, ada hal yang khusus yang dituntut dari padanya dari sudut etika. Ia harus menunjukkan kesadaran bahwa yang menjadi tanggung jawabnya adalah keselamatan seluruh bangsa," ucapnya.

"Di sini dapat diingatkan bahwa presiden Indonesia dirumuskan dengan bagus dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945," kata Romo Magnis. [Fhr]