telusur.co.id - Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menggelar pertemuan strategis dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) guna memperkuat kolaborasi dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Pertemuan tersebut juga membahas percepatan capaian Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas nasional.

Dalam keterangannya, Senin (23/2/2026), Sari menyoroti pentingnya basis data terintegrasi sebagai fondasi utama perumusan kebijakan perumahan. Menurutnya, akurasi data akan menentukan efektivitas alokasi anggaran negara agar lebih efisien dan tepat sasaran.

“Dengan basis data yang dipantau secara baik, manfaat nyata bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Ia menegaskan, kolaborasi lintas instansi menjadi kunci keberhasilan program, termasuk sinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan validitas dan pembaruan data penerima manfaat. Langkah ini dinilai penting agar program benar-benar menyasar keluarga berpenghasilan rendah dan kelompok rentan yang membutuhkan akses hunian layak.

Pendekatan berbasis data tersebut, lanjutnya, sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan fiskal negara. Dengan data yang kuat dan terintegrasi, pemerintah dan DPR dapat meminimalkan risiko ketidaktepatan sasaran sekaligus meningkatkan dampak sosial dari setiap rupiah anggaran yang digelontorkan.

Politisi asal Lombok, Nusa Tenggara Barat itu juga menekankan perlunya dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, parlemen, hingga dunia usaha dan masyarakat.

“Mari kita dukung sinergi pemerintah dan DPR dalam mewujudkan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kerja sama yang kuat, dukungan parlemen, pemanfaatan data yang tepat, serta keterlibatan dunia usaha dan masyarakat, harapan akan rumah layak bukan lagi sekadar cita-cita, tetapi langkah nyata menuju kesejahteraan bersama,” tuturnya. [ham]