Sebut Ada Oknum Halangi LPG Diganti DME, Bahlil Dinilai Cuma Cari Sensasi - Telusur

Sebut Ada Oknum Halangi LPG Diganti DME, Bahlil Dinilai Cuma Cari Sensasi

Menteri Bahlil

telusur.co.id - Pernyataan Menteri Investasi, Bahlil Lahadia, bahwa ada oknum yang coba menghalangi transformasi Liquified Petroleum Gas (LPG) ke Dimethyl Ether (DME), dinilai hanya sebuah sensasi. Ucapan Bahlil tersebut, tidak memperbaiki keadaan tapi malah menambah gaduh suasana. 

"Harusnya Bahlil langsung bertindak apabila mengetahui ada oknum pejabat, pengusaha dan lembaga BUMN yang terkesan menghalangi transformasi LPG ke DME. Bukan malah melontarkan pernyataan ke publik dan tidak berbuat apa-apa," tegas anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, Jumat (3/12/21).

Mulyanto menyarankan, Menteri Bahlil tidak usah mencari sensasi dengan ucapan yang memperkeruh suasana di tengah pandemi Covid-19. Pernyataan itu hanya akan menimbulkan rasa saling curiga diantara para pejabat negara termasuk di BUMN. 

"Pernyataan ini malah jadi kontraproduktif," kata Mulyanto.

Jika Menteri Bahlil benar menemukan oknum pejabat negara atau pejabat BUMN energi yang menghalang-halangi upaya gasifikasi batubara dalam rangka menekan impor LPG tersebut, harusnya langsung ditindak. Bukan malah menjadikannya sebagai bahan cari perhatian. 

"Pemerintah punya kewenangan untuk itu. Langsung saja tunjuk namanya, sehingga jelas oknum tersebut siapa dan dari lembaga apa. Ketimbang menebar suasana saling curiga yang mengganggu kerja keras kita menekan defisit transaksi berjalan sektor migas. Lebih bagus Pemerintah bekerja cerdas, agar upaya ini berjalan mulus dan sukses," ujar Mulyanto. 

"Pemerintah jangan takut apalagi kalah dengan mafia impor. Jangan mau disandera oleh mafia impor, sehingga devisa negara terkuras," sambungnya. 

Politikus PKS ini menjelaskan, apa yang tengah dilakukan oleh PTBA, PGN ataupun PLN untuk mensubstitusi penggunaan LPG dengan DME, jargas (jaringan gas rumah tangga), maupun kompor listrik adalah langkah yang tepat. Tujuan kegiatan itu adalah agar impor LPG dapat ditekan.

Diketahui, setiap tahunnya Indonesia mengimpor gas LPG sebanyak 5,5 hingga 6 juta ton. Di mana per satu juta ton negara mensubsidi sebesar Rp 12,6 triliun. Dengan demikian setiap tahun subsidi LPG kita sebesar Rp 60-70 triliun.

Penggunaan DME, jargas, atau kompor listrik untuk keperluan rumah tangga dan industri, akan secara langsung mengurangi konsumsi LPG domestik. Dan akhirnya akan mengurangi impor LPG, mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta menghemat devisa negara.[Fhr


Tinggalkan Komentar