telusur.co.id - Kesiapan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maju sebagai calon presiden (capres) membawa implikasi baginya di PDIP.

Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Eaa Unggul M. Jamiluddin Ritonga, secara moral Ganjar seharusnya keluar dari PDIP. Sebab, keinginan nyapres Ganjar bukan keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Jadi, keputusan Ganjar itu sudah melawan keputusan di PDIP. Sebab, PDIP sudah memberi hak prerogatif kepada Megawati untuk memutuskan capres yang akan diusung," kata Jamiluddin di Jakarta, Rabu (19/10/22).

Jamiluddin menilai, jika Ganjar tidak mundur, ada kemungkinan Megawati bakal memberi sanksi tegas. Megawati bisa jadi akan memecat Ganjar karena sudah mendahului keputusannya.

Jamiluddin menduga, keputusan Ganjar siap nyapres tampaknya karena sudah ada sinyal dari partai lain. Partai lain belum bisa mendeklarasikan Ganjar lantaran secara moral tidak etis masih menjadi kader PDIP.

Karena itu, bisa jadi keputusan Ganjar tersebut memang pancingan agar dipecat dari PDIP. Kalau pancingan itu berhasil, maka PDIP akan memecat Ganjar sebagai kader.

"Partai lain tentunya memang menunggu adanya sanksi dari dari PDIP terhadap Ganjar. Dengan begitu, partai lain itu akan bebas mendeklarasikan Ganjar menjadi capres," tandas Jamiluddin.

Ganjar Pranowo akhirnya buka suara perihal sikapnya dalam Pilpres 2024. Ganjar mengaku siap jika dirinya diusung sebagai Capres 2024. “Untuk bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap?” kata Ganjar dalam sesi wawancara di kanal Youtube BeritaSatu, Selasa (18/10/22).[Fhr]