telusur.co.id - Kritikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, soal agenda 'Nusantara Bersatu' yang digagas relawan Jokowi di GBK Senayan, Jakarta, dinilai sesuatu yang wajar. Apalagi, dalam acara itu Presiden Joko Widodo, yang merupakan kader PDIP, mengeluarkan statement soal kriteria calon presiden (capres) maupun pemimpin. 

"Ketersinggungan kader PDIP itu kiranya wajar karena Jokowi dinilai sudah melampaui kewenangan sebagai kader PDIP. Sebab, di internal PDIP kewenangan menentukan capres sudah diberikan kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, Senin (28/11/22).

"Karena itu, tidak ada kader PDIP yang boleh menyampaikan capres, apalagi sudah mengarah kepada sosok tertentu. Hal itu dinilai sudah melanggar kesepakatan di internal PDIP," tambahnya. 

Selain itu, lanjut Jamiluddin, sebagai presiden, Jokowi juga terlalu sering berbicara capres. Sebagai presiden, Jokowi terkesan sudah mengambil peran partai politik, khususnya ketua umum partai.

Hal demikian tentu kurang baik karena bukan fungsi dan tugas presiden. Presiden idealnya secara terbuka tidak berpihak kepada salah satu bakal capres.

Menurut Jamiluddin, Jokowi perlu belajar kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menyikapi capres. Pada Pilpres 2014 silam, SBY tidak memihak kepada pasangan capres.

SBY terlihat memperlakukan pasangan capres sama. "Negarawan SBY terlihat jelas. Sehingga netralitas presiden mendapat pujian dari berbagai pihak," tukasnya.[Fhr]