Siti Qomariyah Tinjau Kinerja UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Air Minum Dalam Kemasan - Telusur

Siti Qomariyah Tinjau Kinerja UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Air Minum Dalam Kemasan

Siti Qomariyah (tengah). Foto ist

telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Hj. Siti Qomariyah bersama rombongan Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, melaksanakan kunjungan kerja ke UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Cirebon, Jumat (7/11/2025).

Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD Jabar dalam memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga teknis daerah berjalan sesuai dengan standar mutu, efektivitas pelayanan, serta mendukung peningkatan daya saing produk lokal di Jawa Barat.

Dalam kegiatan tersebut, Siti Qomariyah menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja UPTD yang berperan penting dalam menjaga kualitas produk air minum dalam kemasan di wilayah Jawa Barat, sekaligus memastikan perlindungan bagi konsumen.

“Balai ini memiliki peran strategis dalam memastikan mutu dan keamanan produk yang beredar di masyarakat. Standar pengujian yang ketat dan profesional menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap produk-produk lokal,” ujar Siqom, sapaan akrabnya.

Selain meninjau proses pengujian dan fasilitas laboratorium, rombongan Komisi II juga melakukan dialog bersama jajaran UPTD terkait berbagai tantangan operasional dan kebutuhan penguatan sarana-prasarana.

Menurut Siqom, peningkatan kapasitas lembaga pengujian daerah seperti UPTD Balai Pengujian AMDK menjadi bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi Jawa Barat yang berorientasi pada kualitas dan keberlanjutan.

“Kami mendorong agar lembaga seperti UPTD Balai Pengujian ini terus didukung baik dari sisi anggaran maupun SDM. Kualitas produk yang terjamin tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekspor bagi industri lokal,” tambahnya.

Kunjungan kerja ini diakhiri dengan peninjauan langsung ke sejumlah fasilitas pengujian dan sertifikasi, serta pembahasan mengenai langkah-langkah penguatan koordinasi antara DPRD, Pemprov, dan lembaga teknis di lapangan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik di sektor industri dan perdagangan. (VC)


Tinggalkan Komentar