telusur.co.id - Presiden Jokowi menagih hasil nyata dari penyaluran anggaran ratusan triliun untuk program ketahanan pangan. Nyatanya, program tersebut belum terealisasi sesuai target.
Anggota Komisi IV DPR Fraksi Golkar, Firman Soebagyo membeberkan beberapa kelemahan yang musti diselesaikan dalam menuntaskan program swasembada pangan, salah satunya adalah karena kuatnya ego sektoral di masing-masing kementerian lembaga.
"Masing-masing lembaga jalan sendiri-sendiri. Ego sektoralnya kuat sekali. Kedepan, saya mengusulkan harus ada konsep besar dalam kerangka kemandirian pangan. Konsep perencanaan itu direncanakan dengan matang oleh oleh Bappenas, untuk implementasinya di kementerian masing-masing," imbuh Firman Soebagyo kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Rabu.
Karenanya, ia mengingatkan kepada Badan Pangan Nasional agar fokus untuk menuntaskan target yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi untuk melakukan swasembada pangan.
"Statemen Pak Jokowi mengenai program ketahanan pangan yang sudah menyerap anggaran yang cukup besar ini patut dicermati, direnungkan dan juga harus dilaksanakan oleh para pembantunya," ujar
Untuk diketahui, pada saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Juni 2022, Presiden Jokowi menagih hasil nyata dari penyaluran anggaran ratusan triliun untuk program ketahanan pangan.
Jokowi membeberkan anggaran untuk ketahanan pangan sebesar Rp 92,3 triliun. Alokasi tersebut, naik ketimbang 2018 yang hanya Rp 86 triliun. "Gede banget loh ini. Hasilnya apa setiap tahun? Konkret apa? Harus jelas," kata Jokowi, mempertanyakan.
Menurut Firman, anggaran sebesar Rp 92,3 triliun merupakan uang yang sangat luar biasa besarnya. Namun, kalau dilihat dari fakta di lapangan. Besarnya anggaran yang sudah digelontorkan tidak berbanding lurus dengan capaian yang diharapkan. "Tidak pernah memenuhi target yang diinginkan oleh Jokowi," bebernya.
Sehingga wajar jika Jokowi mengancam untuk mengalihkan dana tersebut untuk program yang lebih jelas dan terlihat hasilnya. Namun, kalau solusinya adalah impor, Firman kurang sependapat karena kebijakan impor akan merugikan para petani kecil.
"Jika betul apa yang disampaikan oleh Presiden bahwa daripada kita membuang uang yang tidak jelas dan kemudian uang Rp 92,3 triliun akan dipakai untuk beli beras. Artinya kan kita akan mengandalkan impor. Kalau impor terjadi dampak buruknya ke petani. Ini (impor) adalah memunjukan peringatan sudah ditabuhnya sebuah lonceng kematian bagi petani," bila impor sebagai solosinya ujar Firman, mewanti-wanti.
Sebagai data, Jokowi kemudian merincikan sebaran anggaran pangan puluhan triliun. Pertama, anggaran Rp 36,6 triliun disebar untuk berbagai kementerian. Kementerian Pertanian mendapatkan anggaran Rp 14,5 triliun; Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 6,1 triliun; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp 15,5 triliun; dan kementerian lainnya Rp 600 miliar.
Kedua, anggaran senilai Rp 33,8 triliun. Anggaran itu dialokasikan untuk subsidi pupuk Rp 25,3 triliun; cadangan beras Rp 3 triliun; belanja stabilitas harga pangan Rp 2,6 triliun; dan belanja cadangan subsidi pupuk Rp 2,9 triliun
Ketiga ialah anggaran sebesar Rp 21,9 triliun. Pos anggaran ini tersebar untuk dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp 8,1 triliun, DAK non-fisik Rp 2,2 triliun, dan sisanya dana desa. [ham]
