telusur.co.id - Tim Pengawas Penanggulangan Bencana (Timwas Bencana) DPR RI menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat selama beberapa hari terakhir. Hujan ekstrem yang dipicu oleh Siklon Senyar.
Anggota Timwas Bencana DPR RI, KH Maman Imanulhaq, menyampaikan duka mendalam bagi keluarga para korban. Ia menegaskan bahwa bencana yang terjadi tidak bisa hanya dilihat sebagai akibat fenomena alam semata. Kerusakan ekosistem, maraknya industri ekstraktif, pembangunan masif yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, serta lemahnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dan pusat menjadi faktor yang memperparah situasi.
Dalam pandangannya, bencana berulang seperti ini harus menjadi peringatan keras bahwa tata kelola alam Indonesia sedang berada dalam kondisi kritis dan membutuhkan perhatian serius serta tindakan terukur dari seluruh pemangku kepentingan.
Data terkini menunjukkan betapa luasnya dampak bencana ini. Di Aceh, sedikitnya 13 orang meninggal dunia dan 20 dari 23 kabupaten/kota terendam banjir. Ribuan warga mengungsi, jaringan listrik dan telekomunikasi putus akibat robohnya tiang transmisi, dan lahan pertanian rusak berat. Gubernur Aceh telah menetapkan status tanggap darurat mulai 28 November hingga 11 Desember 2025. Di Sumatera Utara, tercatat 43 orang meninggal dunia, 88 orang masih hilang, 1.168 orang mengungsi, dan 12 kabupaten/kota terdampak banjir, longsor, serta puting beliung. Pemerintah daerah setempat telah menetapkan status tanggap darurat hingga 8 Desember 2025.
Kiai Maman yang juga Wakil Ketua Fraksi PKB itu menegaskan bahwa memperkuat mitigasi bencana merupakan keharusan yang tidak lagi bisa ditunda.
Ia menyoroti pentingnya penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha ekstraktif seperti tambang dan perkebunan besar yang merusak tutupan lahan.
Ia juga menekankan perlunya revitalisasi daerah aliran sungai (DAS), penghijauan massif, penataan ulang ruang yang berbasis mitigasi risiko bencana, serta peningkatan alokasi anggaran untuk kesiapsiagaan dan pemulihan dari bencana.
Menurutnya, Siklon Senyar seharusnya menjadi alarm keras bahwa perubahan iklim dan degradasi lingkungan telah mencapai tingkat yang mengancam keselamatan rakyat di banyak daerah Indonesia.
Dalam situasi darurat seperti ini, Kiai Maman mengajak BNPB, kementerian terkait, pemerintah daerah, aparat keamanan, relawan, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperkuat koordinasi demi mempercepat proses evakuasi korban, pencarian warga yang hilang, pembukaan akses jalan dan jaringan komunikasi, serta distribusi bantuan yang memadai.
Ia menekankan pentingnya memastikan kebutuhan dasar pengungsi terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan perempuan dapat terpenuhi dengan cepat. Ia juga meminta agar pendataan kerusakan rumah, lahan pertanian, serta infrastruktur dapat dilakukan secara akurat sebagai dasar bagi percepatan bantuan dan rehabilitasi jangka panjang.
Ia menekankan bahwa negara harus hadir dengan kebijakan yang lebih berani, lebih ekologis, dan lebih humanis untuk mencegah bencana serupa terus berulang di masa mendatang. “Kita harus bergerak cepat, saling bergandengan tangan, dan belajar dari setiap bencana agar tidak terus mengulang luka yang sama. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas tertinggi,” ujarnya. [ham]
