telusur.co.id - Usulan yang dilontarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin agar pemilihan gubernur (Pilgub), bahkan jabatan gubernur dihapus dalam sistem pemerintahan Indonesia, terlalu mentah secara konseptual. Cak Imin disarankan sebaiknya fokus saja pada Pemilu 2024, dimana PKB saat ini "main-mainkan" oleh Partai Gerindra.
"Ini Cak Imin terlalu banyak narasi yang digoreng ke publik. Tapi sayang, tidak punya konsep yang sempurna. Bikin konsep dulu, baru goreng ke publik. Jangan tiba-tiba jabatan gubernur dihapus, tapi kenapa dan apa masalah yang mendasar, tidak diketahui atau belum paham. Fokus saja bagaimana PKB jangan 'dimain - mainkan' Gerindra deh, dan, mestinya yang jadi concern cak imin, deklarasi Prabowo - cak imin dalam waktu dekat ini," kata Direktur Eksekutif Center for Budget Analisis (CBA) Uchok Sky Khadafi kepada wartawan, Selasa (31/1/23).
Aktivis '98 ini menilai, sikap Cak Imin yang sering melempar isu kontraproduktif akhir-akhir ini seolah menunjukkan bahwa internal PKB sedang tidak baik-baik saja, dan tidak paham situasi nasional.
"Isu yang dilempar Cak Imin itu terlalu banyak publik bingung. Mana isu prioritas yang akan diperjuangkan dalam parlemen, nggak ada. Jangan kaya kader PKB yang duduk di parlemen tuh Cak Imin pengen jadi capres, tapi orang-orang PKB suka kerja teknis doang, tidak ada konsep yang diperjuangkan, akhirnya hanya ngibuli publik doang," sindirnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menilai, sistem pemilihan kepala daerah perlu dievaluasi. Menurut Cak Imin, pemilihan tingkat provinsi atau pilgub lebih efektif ditiadakan.
"Makanya PKB mengusulkan agar pilkada itu hanya pemilihan langsung untuk pilpres dan pilwalkot. Pemilihan gubernur tidak ada lagi karena melelahkan. Kalau perlu gubernur nanti tidak ada, karena tidak terlalu fungsional di dalam pemerintahan," jelas Cak Imin dalam acara yang digelar di Grand Sahid Jaya Hotel, Senin (30/1/23).
Kendati demikian, Cak Imin menilai sistem pilkada di tingkat provinsi adalah bagian dari gerakan reformasi yang melibatkan kader-kader Nahdlatul Ulama (NU). Untuk itu, ia meminta sistem politik tersebut untuk disyukuri.
"Bukti kemajuan reformasi itu adalah keberanian kader-kader politik NU di dalam amendemen UUD 1945," katanya.[Fhr]
