telusur.co.id - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta pemerintah untuk mendata secara akurat tentang keberadaan anak-anak mantan warga negara Indonesia (WNI) pernah terindikasi ISIS.  Karena, sampai sekarang pemerintah sepertinya belum memiliki data pasti berapa jumlah anak-anak tersebut.

"(Pemerintah) Mereka harus tahu jumlah persisnya. Berapa anak-anak, berapa perempuan, dan motivasi masing-masing," kata Ketua Umum YLBHI Asfinawati di Jakarta, Kamis (13/2/20).

Asfinawati mengaku khawatir, apabila tidak didata dan disiapkan penanganan secara tepat justru akan mencerabut anak-anak itu dari sosok orang tua mereka.

Bahkan, kata dia, ada kekhawatiran dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bahwa keberadaan anak-anak itu akan menjadi sel-sel terorisme baru. Sehingga perlu langkah deradikalisasi.

Oleh karena itu, Asfinawati meminta keberadaan anak-anak tersebut didata secara pasti berikut dengan kesiapan langkah penanganan, seperti deradikalisasi, konseling, dan lainnya.

"Ini sebetulnya yang perlu dipikirkan. Bagaimana tumbuh kembang mereka, siapa yang ngurus, dan lain-lain," tukasnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan pemerintah sudah memutuskan tidak memulangkan WNI yang terlibat jaringan terorisme di luar negeri, termasuk jaringan ISIS.

Hal itu karena pemerintah ingin memberi rasa aman kepada 267 juta rakyat Indonesia di Tanah Air dari ancaman tindak terorisme.

"Karena kalau teroris FTF ini pulang itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat 267 juta itu merasa tidak aman," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, kalau terdapat anak-anak dengan usia di bawah 10 tahun yang termasuk teroris lintas batas itu, pemerintah akan mempertimbangkan untuk memulangkannya.

"Dipertimbangkan setiap kasus. Apakah anak itu di sana ada orang tuanya atau tidak," tandasnya.[Fhr]