-preview.webp)
telusur.co.id - Komisi XIII DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Lapas untuk mendalami berbagai persoalan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia, termasuk dugaan penyalahgunaan fasilitas dan praktik jual beli kamar.
Anggota Komisi XIII DPR RI Tonny Tesar mengatakan, persoalan tersebut bukan hanya ditemukan di Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, tetapi juga terindikasi terjadi di sejumlah lapas lainnya.
Hal itu disampaikan Tonny saat melakukan pengecekan langsung ke Lapas Cibinong, Rabu (30/9/2026).
Menurut Tonny, pembentukan Panja Lapas dilakukan untuk memastikan berbagai informasi dan laporan yang diterima Komisi XIII, baik yang berasal dari masyarakat maupun pihak lainnya, sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
"Memang kita mendapat informasi ini bukan baru. Sudah beberapa lapas di Indonesia yang ada indikasi begitu. Sehingga dari Komisi XIII membuat Panja Lapas," kata Tonny.
Ia menjelaskan, Panja Lapas tidak hanya bertugas mengecek keberadaan bangunan atau fasilitas tertentu. Panja juga diarahkan untuk menyusun peta jalan atau roadmap sebagai solusi menyeluruh terhadap berbagai persoalan pemasyarakatan.
"Jadi bukan datang untuk melihat ada bangunan-bangunan saja, tetapi bagaimana Panja ini bisa memberikan sebuah roadmap, jalan keluar yang terbaik untuk permasalahan lapas ini sendiri," ujarnya.
Tonny menilai persoalan pemasyarakatan di Indonesia cukup kompleks, salah satunya berkaitan dengan kapasitas lapas yang sudah melebihi daya tampung.
Ia menyebut kondisi tersebut terjadi di berbagai lapas di Indonesia dan berdampak terhadap ketersediaan kamar maupun fasilitas bagi warga binaan.
"Kita tahu bahwa overkapasitas yang ada di lapas seluruh Indonesia itu luar biasa. Keterbatasan kamar-kamar yang ada dengan fasilitas yang ada ini tidak layak juga untuk warga binaan," katanya.
Karena itu, Tonny berharap hasil kerja Panja Lapas nantinya dapat memberikan masukan kepada pemerintah sekaligus menjadi bahan untuk menyusun kebijakan pemasyarakatan yang lebih baik ke depan.
"Kita berharap bahwa Panja ini bisa memberikan masukan yang baik kepada pemerintah dan juga bisa menjadi sebuah rancangan ke depan bagaimana lapas ini dikerjakan," tuturnya.
Di sisi lain, Tonny mengatakan Komisi XIII juga tidak menutup mata terhadap adanya informasi mengenai dugaan praktik-praktik ilegal di dalam lapas. Salah satunya terkait dugaan jual beli kamar bagi warga binaan.
"Kita juga tidak menutup mata. Bukan tidak mendengar, kita mendengar bahwa ada praktik-praktik yang terjadi dalam lapas, jual beli kamar dan lain-lain. Itu juga bagian yang kita dalami," ungkapnya.
Tonny menegaskan, berbagai persoalan tersebut menjadi bagian dari pendalaman Panja Lapas untuk memastikan pembenahan pemasyarakatan tidak hanya menyasar persoalan fisik bangunan, tetapi juga tata kelola dan pelayanan di dalam lapas.
Pengecekan langsung ke Lapas Cibinong, kata dia, menjadi salah satu langkah Komisi XIII untuk melihat kondisi faktual sekaligus menguji berbagai informasi yang sebelumnya diterima.
