Chairman Mubarok Institute: Marzuki Alie Cawapres Kuat Sintesis Mataram-Sriwijaya

by Yudo Budi Harto |
Chairman Mubarok Institute: Marzuki Alie Cawapres Kuat Sintesis Mataram-Sriwijaya
Marzuki Alie

Telusur.co.id – Diskursus mengenai arsitektur kepemimpinan nasional di Indonesia kembali mengemuka seiring menguatnya kebutuhan akan keseimbangan representasi geografis, kultural dan institusional di tingkat pusat. Chairman & CEO Mubarok Institute, Fadhil As. Mubarok, menegaskan bahwa stabilitas pemerintahan nasional memerlukan perpaduan strategis antara kutub politik Jawa dan luar Jawa.

Dalam pandangan Fadhil, tantangan kepemimpinan nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak cukup diselesaikan melalui konsolidasi koalisi partai di atas kertas semata. Pemerintahan dituntut mampu merajut kembali simpul-simpul kebangsaan dari Sabang sampai Merauke dengan mengorkestrasi kekuatan lintas partai, merangkul masyarakat sipil, menjaga kepastian hukum serta memastikan kesinambungan pembangunan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.

"Dalam tradisi politik Nusantara, stabilitas kekuasaan tertinggi selalu menemukan bentuk sempurnanya ketika terjadi perpaduan kultural dan geopolitik yang seimbang antara poros barat dan poros timur, antara daratan agraris pedalaman dengan imperium maritim kepulauan," ungkap Fadhil dalam analisis tertulisnya yang disampaikan kepada wartawan di Jakarta, Jum'at, 20/11/2026.

Melalui kerangka kajian yang dikembangkan bersama para tokoh nasional di lingkungan Mubarok Institute, Fadhil memaparkan bahwa pemetaan figur kepemimpinan strategis awalnya disusun ke dalam lima kluster utama, yakni kluster internal partai, ekonomi, hukum dan tata negara, parlemen serta pertahanan dan keamanan.

Namun perkembangan dinamika politik mutakhir yang memunculkan sejumlah figur kunci, seperti Ahmad Muzani, Abdul Muhaimin Iskandar hingga Marzuki Alie telah menggeser orientasi pemetaan tersebut dari sekadar pembagian kerja teknokratis menjadi instrumen konsolidasi politik makro.

Fadhil menjelaskan bahwa pergeseran tersebut mencakup tiga dimensi utama. Pertama, pada dimensi internal dan regenerasi, muncul pertimbangan antara keberlanjutan kaderisasi muda dengan kekuatan legitimasi moral serta kedekatan keumatan di akar rumput. Kedua, pada kluster ekonomi dan basis Nahdliyin, pendekatan bergeser dari pola kultural-teknokratis menuju kalkulasi struktural-elektoral yang berdampak pada negosiasi pembagian peran di kabinet. Ketiga, pada kluster hukum, tata negara dan parlemen, kebutuhan melampaui urusan yudisial menuju penguasaan mekanisme kelembagaan legislatif guna menjaga harmoni antara eksekutif dan parlemen.

Dalam konstelasi tersebut, Fadhil menempatkan mantan Ketua DPR RI periode 2009–2014, Dr. H. Marzuki Alie, sebagai representasi kutub Sriwijaya dan wilayah Sumatera. Putra daerah asal Palembang, Sumatera Selatan itu dinilai membawa rekam jejak yang memadukan pengalaman manajerial korporasi, kapasitas akademik di bidang tata kelola pemerintahan serta kematangan dalam memimpin lembaga tinggi negara.

"Ketika Presiden Prabowo Subianto sebagai representasi ketegasan komando, kedaulatan dan tradisi kepemimpinan kesatria Mataram disandingkan dengan kematangan kenegarawanan, pengalaman tata kelola parlemen serta akar kultural Sumatera-Sriwijaya yang dimiliki Dr. H. Marzuki Alie maka lahirlah sebuah sintesis geopolitik dan peradaban yang saling melengkapi," tegas Fadhil.

Irisan Geopolitik dan Jaringan Nahdliyin

Apabila gagasan geopolitik Mubarok Institute tersebut dihubungkan dengan posisi Marzuki Alie sebagai tokoh nasional sekaligus figur sentral di kalangan Nahdliyin, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) wilayah Palembang dan Sumatera terdapat tiga dimensi analisis politik yang saling bertautan dalam membaca dinamika kekuasaan nasional.

Pertama, dimensi irisan geopolitik antara Jawa (Mataram) dan luar Jawa (Sriwijaya). Dalam sejarah politik Indonesia modern, konfigurasi kepemimpinan nasional kerap mempertimbangkan keseimbangan representasi kewilayahan untuk meredam potensi sentimen ketimpangan pusat-daerah sekaligus memperkuat kohesi kebangsaan.

Meski demikian dalam pembacaan politik yang lebih luas, sejumlah kalangan menilai bahwa politik identitas berbasis kewilayahan atau trah historis kini semakin cair. Pemilih dan aktor politik modern cenderung menempatkan kapasitas teknokratis, rekam jejak kebijakan serta soliditas koalisi partai sebagai pertimbangan utama di samping simbolisme asal-usul geografis.

Kedua, fungsi jembatan kultural dalam ekosistem Nahdlatul Ulama. Secara demografis dan historis, basis utama warga Nahdliyin memang terkonsentrasi di Pulau Jawa yang secara kultural kerap diidentikkan dengan wilayah Mataram. Namun NU juga memiliki struktur dan akar sejarah keislaman yang kuat di Sumatera, termasuk di Palembang. Keterlibatan Marzuki Alie dalam berbagai kegiatan sosial-keagamaan dan struktur NU di Sumatera Selatan menjadikannya simpul penghubung antara jaringan Nahdliyin Sumatera dengan pusat-pusat pengambilan keputusan di tingkat nasional.

Ketiga, pembentukan legitimasi politik ganda. Menggabungkan narasi geopolitik "Mataram–Sriwijaya" dengan peran di lingkungan Nahdliyin Sumatera mencerminkan upaya membangun profil kepemimpinan yang memiliki legitimasi struktural nasional berbekal pengalaman di puncak lembaga legislatif, sekaligus legitimasi kultural-religius di akar rumput luar Jawa.

Dalam praktik politik di Indonesia, kombinasi antara rekam jejak birokrasi atau parlemen, representasi kewilayahan luar Jawa dan kedekatan dengan organisasi kemasyarakatan Islam besar seperti NU kerap dijadikan instrumen untuk memperkuat daya tawar dalam pembentukan koalisi maupun penyusunan kabinet.

Pada akhirnya, Fadhil menekankan bahwa sintesis pemikiran ini diharapkan dapat memperkaya diskursus publik agar tata kelola kepemimpinan nasional bertumpu pada integritas, stabilitas kelembagaan serta persatuan seluruh elemen bangsa menuju visi Indonesia Emas.

Komentar

Berita Terkait