Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperketat pengawasan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah di sejumlah daerah.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh target pembangunan, penyaluran anggaran, hingga pelaporan penggunaan dana dapat dituntaskan sebelum akhir 2026.
Upaya percepatan tersebut dibahas dalam rapat evaluasi program perumahan bersama delapan pemerintah daerah yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel secara daring dari Kantor Mandiri PKP, Wisma Mandiri, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Didyk meminta pemerintah daerah, balai pelaksana, dan jajaran kementerian memperkuat koordinasi agar pelaksanaan program berjalan sesuai sasaran.
"Kami akan mengevaluasi semua progres yang ada di kabupaten. Untuk para kepala balai, mohon agar perkembangan pelaksanaan program dapat dilaporkan," ujar dia.
Berdasarkan evaluasi sementara, sejumlah daerah mencatat kenaikan alokasi BSPS yang cukup besar pada 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Aceh menjadi salah satu wilayah dengan peningkatan alokasi tertinggi, yakni mencapai 14.555 unit dari sebelumnya 2.602 unit pada 2025 atau bertambah sekitar 459 persen.
Dari total alokasi tersebut, pencairan dana telah menjangkau 14.429 unit. Adapun pembangunan fisik tercatat terealisasi pada 2.494 unit, sementara 1.250 unit di antaranya telah menyelesaikan Laporan Penggunaan Dana (LPD).
Peningkatan alokasi juga terjadi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pada 2026, daerah tersebut mendapatkan bantuan sebanyak 2.329 unit, meningkat sekitar 180 persen dibandingkan alokasi tahun lalu yang berjumlah 834 unit.
Bupati Karawang Aep Syaepuloh melaporkan, sebanyak 1.414 unit telah mencapai realisasi pembangunan fisik. Dari jumlah tersebut, 1.276 unit sudah menyampaikan LPD, sedangkan 526 unit lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Seluruh dana untuk program tersebut telah dicairkan.
Aep memastikan pemerintah kabupaten akan terus mengawal proses pembangunan agar seluruh unit yang masih dikerjakan dapat diselesaikan sesuai target.
Sementara itu, Kota Semarang memperoleh tambahan alokasi BSPS dari 700 unit pada 2025 menjadi 1.369 unit pada 2026. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng, mengatakan peningkatan bantuan tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat dalam membantu daerah memenuhi kebutuhan rumah layak huni.
Hingga evaluasi berlangsung, seluruh anggaran BSPS di Kota Semarang telah dicairkan. Realisasi pembangunan fisik mencapai 1.067 unit, dengan 891 unit di antaranya telah menyampaikan LPD.
Agustina juga mengungkapkan masih terdapat sekitar 1.300 warga di Kota Semarang yang belum mempunyai rumah.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah kota mengusulkan dukungan pembangunan rumah susun kepada pemerintah pusat.
Dia bilang, berbagai skema bantuan perumahan dari Kementerian PKP selama ini membantu pemerintah daerah memperluas akses masyarakat terhadap hunian.
Di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, alokasi BSPS meningkat dari 50 unit pada 2025 menjadi 272 unit pada tahun ini. Kenaikan tersebut mencapai sekitar 444 persen.
Dari keseluruhan alokasi 2026, pencairan anggaran telah dilakukan untuk 221 unit. Namun, realisasi pembangunan fisik baru tercatat sebanyak dua unit. Pemerintah kabupaten masih perlu mempercepat penyelesaian pembangunan sekaligus melengkapi laporan penggunaan dana.
Kenaikan alokasi juga dirasakan Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, yang pada 2025 belum mendapatkan bantuan BSPS. Tahun ini, pemerintah pusat mengalokasikan 73 unit dengan pagu anggaran mencapai Rp2,92 miliar.
Bupati Halmahera Tengah Ikram Sangadji menyampaikan bahwa pencairan anggaran telah mencapai 71 unit. Dari jumlah tersebut, 21 unit sudah terealisasi secara fisik dan 14 unit telah menyampaikan LPD.
Adapun Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, mendapatkan alokasi 714 unit BSPS pada 2026 dengan total pagu anggaran Rp14,28 miliar.
Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras menjelaskan, pembangunan fisik telah terealisasi pada 132 unit, sedangkan 34 unit sudah menyelesaikan pelaporan penggunaan dana. Ia menyatakan pemerintah daerah akan terus mengawal pelaksanaan program hingga seluruh alokasi terealisasi.
Di Kalimantan Timur, Kota Balikpapan juga mencatat peningkatan bantuan perumahan. Alokasi BSPS bertambah dari 80 unit pada 2025 menjadi 277 unit pada 2026 atau meningkat sekitar 246 persen. Seluruh bantuan pada tahun sebelumnya telah terealisasi.
Dengan dukungan anggaran sebesar Rp5,54 miliar pada tahun ini, pembangunan fisik di Balikpapan telah mencapai 52 unit. Seluruh unit yang telah terealisasi tersebut juga sudah dilengkapi LPD.
Kondisi serupa terlihat di Kota Cirebon, Jawa Barat. Alokasi BSPS meningkat dari 49 unit pada 2025 menjadi 673 unit pada 2026. Seluruh bantuan pada tahun sebelumnya telah terealisasi, sedangkan untuk alokasi tahun ini pembangunan fisik sudah mencapai 240 unit dan seluruhnya telah dilaporkan melalui LPD.
Menanggapi perkembangan tersebut, Direktur Jenderal Permukiman Fitrah Nur, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya berfokus pada penyelesaian pembangunan rumah. Kelengkapan laporan penggunaan dana juga menjadi indikator penting yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan BSPS.
Dia meminta pemerintah daerah ikut menyosialisasikan kewajiban pelaporan kepada kepala desa sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif hingga tingkat masyarakat.
"Mohon untuk dapat menyelesaikan laporan bagi daerah yang belum mencapai 100 persen. Dengan demikian, penyelesaian fisik dan pelaporan juga dapat berjalan secara paralel," tegas Fitrah.
Selain membantu masyarakat memperbaiki kondisi rumah, Fitrah menyebut BSPS juga memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi di daerah.
Pelaksanaan pembangunan melibatkan tenaga kerja setempat, termasuk tukang dan kenek, sehingga program tersebut turut membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.
Dalam rapat koordinasi yang sama, Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Teddy Paul H. Siagian, turut memaparkan perkembangan pembangunan Hunian Tetap (Huntap), khususnya di Provinsi Aceh.
Dia meminta pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap proses pembangunan, terutama di wilayah yang memiliki kendala geografis dan sulit dijangkau. Dukungan pemerintah setempat dinilai penting agar pembangunan hunian bagi masyarakat dapat berjalan lebih lancar.
"Terkait pembangunan Huntap yang saat ini sedang berjalan, khusus untuk Provinsi Aceh, kami mohon dukungan pemerintah daerah karena terdapat wilayah-wilayah tertentu yang cukup sulit dijangkau," ujar Teddy.
Selain pembangunan Huntap, Teddy juga menyampaikan sosialisasi program sertifikasi tanah gratis yang dijalankan melalui kerja sama Kementerian PKP dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Iptek, Industri, dan Lingkungan Riadi memaparkan perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan KUR UMKM.
Dia menjelaskan, KUR Perumahan dirancang untuk mendukung sektor perumahan dari dua sisi, yakni pasokan (supply) yang melibatkan pengembang perumahan dan permintaan (demand) yang mencakup pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Riadi juga mengapresiasi pemerintah daerah yang telah memanfaatkan fasilitas tersebut. Kota Semarang menjadi salah satu daerah yang dinilai menunjukkan capaian tinggi dalam pemanfaatan program KUR Perumahan.
Sementara itu, perwakilan BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dalam menjalankan program rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Dia pun meminta seluruh pihak terus mengawal pelaksanaan program tersebut, mengingat waktu yang tersisa hingga penghujung tahun perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mengejar target realisasi 100 persen.
Pembahasan dalam rapat juga mencakup dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program pembangunan rumah susun.
Editor: Risyad.
