Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mulai merealisasikan program Gentengisasi yang menjadi salah satu inisiatif Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai tahap awal, sebanyak 2,4 juta keping genteng berbahan tanah liat produksi perajin lokal mulai dikirim ke sejumlah wilayah di Indonesia.
Pengiriman tersebut dipusatkan dari Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026). Sebanyak 600 unit truk disiapkan untuk mengangkut jutaan genteng yang diproduksi oleh industri lokal tersebut.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, distribusi dilakukan ke sejumlah provinsi, dengan alokasi terbesar untuk wilayah Jawa Barat.
"Hari ini kami laporkan Pak Menko, rencana pengiriman truk dari 600. 520 truk ke Jawa Barat, 60 truk ke Banten, 10 truk ke DKI Jakarta, 10 truk ke Jawa Timur," ujar dia dalam sambutannya.
Pria yang akrab disapa Ara itu menjelaskan, dari total armada yang disiapkan, sebanyak 440 truk diperuntukkan bagi program bedah rumah rakyat. Sementara itu, 56 truk lainnya dialokasikan untuk pembangunan rumah subsidi.
Selain memenuhi kebutuhan program pemerintah, distribusi genteng tersebut juga mencakup pesanan dari pihak swasta.
"Untuk apa? 440 truk untuk program bedah rumah rakyat. Yang kedua, untuk rumah subsidi ada 56 truk. Kemudian juga mohon izin, di sini ada sahabat saya CEO Lippo Pak James Riady memesan 52 truk," lanjut dia.
Setiap armada truk diketahui membawa sekitar 4.000 keping genteng yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Dengan jumlah pengiriman mencapai 600 truk, kegiatan ini diklaim sebagai distribusi genteng dalam skala besar yang direncanakan memperoleh pengakuan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).
Ara menyebut, pengiriman tersebut menjadi momentum penting bagi kebangkitan industri genteng berbasis produksi masyarakat. Pemerintah berharap kebutuhan material untuk pembangunan dan perbaikan rumah dapat sekaligus mendorong pertumbuhan usaha para perajin daerah.
Program Gentengisasi sendiri merupakan bagian dari Gerakan Indonesia Asri, singkatan dari Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Inisiatif ini diarahkan untuk memperbaiki kualitas lingkungan permukiman sekaligus mendorong penggunaan material bangunan hasil produksi dalam negeri.
Pelaksanaannya juga disinergikan dengan agenda besar Kementerian PKP, termasuk program pembangunan 3 juta rumah dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dikenal sebagai program bedah rumah.
Melalui skema tersebut, genteng produksi perajin lokal akan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan hunian baru maupun renovasi rumah masyarakat yang membutuhkan perbaikan.
Dari sisi ekonomi, program ini diharapkan membuka peluang pasar lebih luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya industri genteng tradisional.
Sejauh ini, pemerintah telah melibatkan lebih dari 30 perajin dari sentra industri genteng Jatiwangi, Majalengka, serta empat perajin dari kawasan Plered, Purwakarta. Keterlibatan para pelaku usaha tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat rantai pasok material bangunan berbasis industri lokal.
Prosesi pemberangkatan ratusan truk pengangkut genteng turut dihadiri sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih dan pemerintah daerah.
Di antaranya Sugiono yang mewakili Kemenko PMK, Muhammad Sarmuji dari Kementerian Perindustrian, Menteri PKP Maruarar Sirait, serta Penjabat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Sejumlah kepala daerah di Jawa Barat juga hadir dalam kegiatan tersebut. Mulai dari Wali Kota Depok Supian Suri, Wakil Wali Kota Bekasi Haris Bobihoe, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein dan masih banyak yang lainnya.
Peluncuran program tidak hanya diisi dengan seremoni pemberangkatan armada distribusi. Pemerintah turut menggelar sejumlah agenda pendukung yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penguatan sektor perumahan.
Agenda tersebut meliputi sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pembiayaan rumah subsidi hingga penyerahan sertifikat tanah melalui program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Melalui rangkaian kebijakan ini, pemerintah berupaya menghubungkan program perumahan nasional dengan penguatan industri material lokal, sehingga pembangunan hunian memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha daerah.
Editor: Risyad.
