Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan maladministrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan Rempang Eco-City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.
Temuan tersebut berkaitan dengan pengelolaan lahan, status wilayah, hingga dampak penetapan kawasan Rempang Eco-City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ketua Ombudsman Nuzran Joher mengatakan, penerbitan rekomendasi merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaganya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
"Tim Ombudsman RI telah melakukan pemeriksaan, setelah adanya hasil pemeriksaan dilanjutkan dengan mekanisme penyelesaian laporan, dengan hasil perlu adanya Rekomendasi Ombudsman yang diharapkan menjadi landasan bagi instansi terkait untuk melaksanakan penyelesaian laporan atas dampak pembangunan kawasan Rempang Eco-City," tegas Nuzran dalam konferensi pers di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Ombudsman menilai pemenuhan hak masyarakat terdampak merupakan tanggung jawab pemerintah. Hal ini mencakup penyediaan hunian layak, sarana dan prasarana pendukung kehidupan warga, serta penanganan dampak sosial dan berbagai dampak turunan akibat pembangunan kawasan tersebut.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, upaya resolusi, dan monitoring, Ombudsman menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada instansi terkait.
Kepada BP Batam, Nuzran meminta agar pendekatan persuasif melalui musyawarah dikedepankan dalam menyelesaikan persoalan warga terdampak. Langkah tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi hak atas hunian bagi masyarakat yang hingga kini belum memperoleh tempat tinggal.
Selanjutnya, kata dia, Menteri Investasi dan Hilirisasi selaku Tim Percepatan Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan atau Green Investment di Kawasan Rempang pada 2023 diminta berkoordinasi dengan BP Batam dan Pemerintah Kota Batam.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan pemenuhan hak hunian masyarakat terdampak. Selain itu, pemerintah diminta memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat mengenai kelanjutan investasi di kawasan Rempang Eco-City.
Nuzran juga meminta kepolisian, khususnya Polda Kepulauan Riau, menjaga ketertiban dan keamanan warga dengan mengedepankan pendekatan persuasif. Pengamanan tersebut diperlukan sejak tahap pra-relokasi, saat relokasi, hingga pasca-relokasi guna mencegah gangguan keamanan dan konflik di tengah masyarakat.
Dia kemudian menegaskan setiap rekomendasi yang diterbitkan Ombudsman wajib dilaksanakan oleh instansi terlapor maupun atasannya. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008.
Sementara itu, Pasal 38 ayat 2 mengatur bahwa atasan terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman mengenai pelaksanaan rekomendasi, disertai hasil pemeriksaan, paling lambat 60 hari sejak rekomendasi diterima.
"Ombudsman RI akan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Rekomendasi ini. Kepatuhan dan pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman bertujuan demi terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga betul-betul hak rakyat bisa terlaksana dengan baik," tutup Nuzran.
Editor: Risyad.
