Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus menggenjot penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
Langkah ini dilakukan untuk mengejar target program perumahan pemerintah menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026.
Berdasarkan data BP Tapera per 19 Oktober 2026, penyaluran KPR subsidi FLPP baru mencapai 184.342 unit atau 52,67 persen dari target 350.000 unit sepanjang tahun ini.
Dengan waktu sekitar dua bulan tersisa, pemerintah berupaya mempercepat realisasi melalui penguatan koordinasi dengan perbankan, pengembang, dan pemangku kepentingan sektor perumahan.
“Kita memiliki waktu kurang lebih dua bulan lagi untuk mengamankan dan mempercepat target capaian perumahan subsidi dan KUR Perumahan tahun ini. Untuk KUR Perumahan ada BRI dan FLPP ada BTN,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat memimpin rapat koordinasi evaluasi penyaluran KUR Perumahan dan KPR subsidi FLPP di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Pertemuan itu melibatkan BP Tapera, perwakilan konsumen, asosiasi pengembang, serta sejumlah bank nasional, bank pembangunan daerah (BPD), dan bank swasta.
Dari total 184.342 unit KPR subsidi FLPP yang telah tersalurkan, sebanyak 184.318 unit merupakan rumah tapak, sedangkan 24 unit lainnya berupa rumah susun.
BP Tapera juga mencatat potensi permintaan sebanyak 39.830 unit yang masih berada dalam proses pembangunan hingga akad kredit. Di sisi lain, terdapat 28.208 unit rumah subsidi yang tersedia.
Apabila seluruh potensi permintaan tersebut dapat direalisasikan, akumulasi penyaluran FLPP diproyeksikan mencapai 224.172 unit atau sekitar 64 persen dari target tahunan.
Dengan demikian, pemerintah masih perlu mempercepat penyaluran untuk memenuhi sasaran 350.000 unit pada 2026.
Meski begitu, realisasi penyaluran pada Oktober menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Hingga 19 Oktober 2026, jumlah rumah subsidi yang tersalurkan mencapai 19.334 unit, melampaui total penyaluran sepanjang Oktober 2025 yang tercatat 14.746 unit.
Capaian tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat pemasaran rumah subsidi, mempercepat pembangunan, dan mendorong penyelesaian akad kredit.
Upaya itu juga diarahkan agar ketersediaan hunian sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain mengevaluasi FLPP, rapat tersebut membahas perkembangan Kredit Program Perumahan yang mendukung pembiayaan dari sisi permintaan dan penyediaan hunian.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati memaparkan, penyaluran pembiayaan selama periode 1 Januari hingga 18 Oktober 2026 mencapai Rp27,74 triliun kepada 115.897 debitur.
Nilai tersebut setara dengan 68,21 persen dari Rencana Target Pagu (RTP) 2026 sebesar Rp40,67 triliun. Pembiayaan itu mencakup kebutuhan masyarakat untuk membeli, membangun, dan merenovasi rumah, sekaligus mendukung kegiatan usaha di sektor perumahan.
Dari sisi permintaan (demand), penyaluran mencapai Rp18,28 triliun kepada 112.014 debitur atau 80,15 persen dari target RTP pada segmen tersebut.
Pembiayaan sisi permintaan itu terdiri atas renovasi rumah senilai Rp13,55 triliun kepada 91.824 debitur, pembelian rumah sebesar Rp2,82 triliun kepada 10.574 debitur, serta pembangunan rumah untuk mendukung kegiatan usaha sebesar Rp1,19 triliun kepada 9.616 debitur.
Sementara itu, pembiayaan dari sisi penyediaan (supply) mencapai Rp9,46 triliun kepada 3.883 debitur atau 52,97 persen dari target RTP segmen tersebut.
Penyaluran di sisi penyediaan meliputi pembiayaan pengembang perumahan sebesar Rp5,47 triliun, pedagang bahan bangunan Rp2,94 triliun, dan penyedia jasa konstruksi Rp1,06 triliun.
Komposisi penyaluran tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan perumahan tidak hanya menyasar kepemilikan hunian oleh masyarakat, tetapi juga mendukung aktivitas usaha yang terkait dengan pembangunan dan perbaikan rumah.
Dalam rapat tersebut, Ara meminta bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), BPD, dan perbankan swasta meningkatkan kontribusi dalam penyaluran KUR Perumahan.
Menurut politikus Gerindra itu, keterlibatan lebih banyak lembaga keuangan diperlukan untuk memperluas akses pembiayaan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan dari sektor informal yang selama ini menghadapi tantangan dalam memperoleh kredit perumahan.
“KUR Perumahan adalah instrumen vital menuju target besar Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Perbankan swasta dan BPD harus mengambil peran lebih besar, tidak hanya bertumpu pada Himbara," ungkap Ara.
Kementerian PKP juga menyoroti perlunya optimalisasi skema penjaminan dan subsidi suku bunga pemerintah.
Kedua dukungan tersebut diharapkan dapat memperluas akses KUR Perumahan bagi pelaku usaha, meningkatkan kapasitas penyediaan hunian, dan membantu mengurangi kekurangan kebutuhan rumah atau backlog secara nasional.
Dari sisi perbankan, BRI memperoleh tambahan plafon kredit Rp8 triliun sehingga total plafon kreditnya pada 2026 menjadi Rp16 triliun.
Sementara itu, BTN telah menyalurkan Kredit Program Perumahan sebesar Rp6,03 triliun kepada 9.123 debitur. Realisasi tersebut mencapai 60,26 persen dari target RTP bank tersebut.
Adapun BPD Jawa Tengah mencatat penyaluran Rp1,39 triliun atau 92,48 persen dari target RTP. Capaian itu menjadi salah satu contoh kontribusi bank daerah dalam mendukung pembiayaan perumahan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri perwakilan asosiasi pengembang, yakni Apersi, Himperra, Pengembang Indonesia, dan Apernas Jaya.
Perwakilan perbankan yang hadir mencakup BTN, BRI, BNI, Bank Mandiri, BSN, BSI, Bank BJB, Bank Sumsel, Bank Jateng, Bank Jambi, Bank Kalteng, Bank Jatim, Bank Nobu, dan Bank Artha Graha. Perwakilan konsumen juga mengikuti pertemuan tersebut.
Selain mendorong penyaluran pembiayaan, Kementerian PKP menyiapkan sejumlah agenda untuk mempercepat pelaksanaan program perumahan hingga penghujung 2026.
Ara menjelaskan, program gentengisasi akan berjalan beriringan dengan program bedah rumah dan penyediaan rumah subsidi.
Selain meningkatkan kualitas hunian, program tersebut dinilai mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk produsen serta pemasok bahan bangunan.
Dia juga menekankan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan dan pemilihan lokasi kegiatan yang tepat, agar sosialisasi serta akses masyarakat terhadap program pemerintah berjalan lebih efektif.
Sebagai bagian dari upaya percepatan, Ara bilang, Kementerian PKP merencanakan tiga agenda strategis dengan mengundang Presiden Prabowo Subianto.
Agenda pertama adalah peluncuran gentengisasi sebanyak 2,4 juta genteng pada 8 November 2026. Selanjutnya, pemerintah merencanakan akad massal 71.000 rumah subsidi di Malang, Jawa Timur, pada 17 Desember 2026.
Agenda ketiga berupa akad massal 30.000 rumah subsidi di Bekasi pada 31 Desember 2026.
Kementerian PKP bersama BP Tapera, Tim KUR Perumahan, dan mitra perbankan akan melanjutkan pemantauan serta evaluasi kinerja secara berkala, termasuk terhadap perkembangan penyaluran mingguan.
Evaluasi tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi kendala di lapangan, mempercepat realisasi kuota KPR subsidi FLPP dan KUR Perumahan yang tersisa, serta memastikan penyaluran pembiayaan berlangsung tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Pemerintah menargetkan penguatan kolaborasi antara perbankan, pengembang, pelaku UMKM, sehingga masyarakat dapat mengoptimalkan pembiayaan perumahan sekaligus memperluas akses terhadap hunian layak dan terjangkau melalui Program 3 Juta Rumah.
Editor: Risyad.
