Anggota Komisi VIII DPR RI Saadiah Uluputty mengapresiasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) alias bedah rumah yang telah menyelesaikan pembangunan 11 rumah tidak layak huni di kawasan Menteng Atas, Jakarta Selatan.
Legislator PKS itu mengatakan, program bedah rumah tersebut berawal dari aspirasi yang disampaikannya kepada Kementerian PKP setelah melihat kondisi sejumlah rumah warga di kawasan tersebut yang tidak layak huni.
"Awalnya kami melihat rumah-rumah yang ada di kawasan ini adalah rumah-rumah yang tidak layak huni. Ini menjadi salah satu aspirasi yang kami sampaikan kepada kementerian untuk bisa dialokasikan di dalam APBN 2026," ujar dia usai mendampingi Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau rumah-rumah penerima bantuan yang telah selesai dibangun di Menteng Atas, Rabu (11/11/2026).
Dia menyebut, 11 rumah yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan bedah rumah kini telah selesai dibangun. Hasil pembangunan tersebut juga telah memenuhi standar sesuai regulasi yang berlaku.
Saadiah juga menjelaskan, pelaksanaan program bedah rumah dilakukan secara bertahap. Setiap tahap pengusulan dan pelaksanaannya disebutkannya mengacu pada surat keputusan (SK) yang diterbitkan setiap tiga bulan.
Lebih lanjut, dia berharap program bedah rumah dapat terus diperluas sehingga menjangkau masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.
Saadiah berpandangan, rumah bukan sekadar bangunan fisik, melainkan kebutuhan primer sekaligus tempat masyarakat menjalani kehidupan, membangun keluarga, dan memperoleh rasa aman.
"Rumah itu kebutuhan paling primer. Hidup dan kasih sayang ada di dalamnya. Rumah tidak saja bangunan fisik, tetapi tempat masyarakat menghabiskan seluruh waktu kehidupannya. Itu menjadi hak asasi bagi setiap orang," beber dia.
Dia kemudian menilai program bedah rumah yang menjadi bagian dari program Presiden tersebut tepat sasaran karena menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Di akhir, Saadiah menuturkan bahwa program BSPS merupakan wujud kehadiran negara dalam memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk kepentingan masyarakat.
Dalam peninjauan tersebut, turut hadir Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol Adex Yudiswan, serta Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo.
Editor: Risyad.
