Oleh: Boy Anugerah, S.I.P., M.Si., M.P.P., Tenaga Ahli DPR RI Bidang Geopolitik, Hubungan Internasional, dan ESDM / Analis Kerja Sama Luar Negeri Lemhannas RI 2015-2017 / Founder Senayan Geopolitical Forum (SGF)
Konflik antara Houthi (Ansar Allah) dan Arab Saudi kembali tereskalasi dan pecah menjadi perang terbuka pada Oktober 2026 ini setelah sebelumnya sempat mereda melalui kesepakatan gencatan senjata di antara kedua belah pihak pada 2022. Perang di antara kedua entitas ini menarik untuk disimak, bukan saja karena dampak yang ditimbulkannya terhadap situasi geopolitik kawasan, tapi juga menjadi potret anomali geopolitik modern.
Bahwasanya negara (state actor) sebagai entitas politik dan keamanan yang kuat dan terstruktur dapat dibuat kewalahan dan berpotensi untuk ditumbangkan hanya oleh kekuatan milisi (non-state actor). Fenomena ini menarik untuk disimak sebagai bahan pembelajaran geopolitik ke depan bagi negara-negara di dunia dalam mempertahankan kedaulatan (sovereignty) dan kepentingan nasionalnya (national interest).
Genealogi Perang Houthi-Saudi
Dalam serangannya ke Saudi bulan ini, Houthi tanpa segan melancarkan serangan rudal dan drone yang menyasar infrastruktur sipil dan ekonomi, beberapa di antaranya Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Bandara Abha, Bandara Jazan, serta kilang minyak Aramco di Dhahran. Serangan-serangan Houthi di berbagai wilayah Saudi telah menimbulkan kepanikan dan kecemasan di kalangan masyarakat, bukan saja warga lokal tapi juga masyarakat internasional yang menunaikan ibadah.
Serangan yang dilakukan secara spartan bulan Oktober ini tercatat telah menewaskan sedikitnya 19 orang, sementara itu ratusan lainnya mengalami luka-luka. Dari sisi geopolitik dan geoekonomi, perang yang dikobar Houthi di Saudi berdampak pada terganggunya jalur perdagangan dan menambah buram masa depan harga minyak bumi dan gas alam dunia yang terus melonjak tajam.
Konflik antara Houthi dan Saudi sejatinya adalah konflik lawas yang sudah berurat dan berakar. Houthi menjadi elemen kekuatan penting dalam pecah perang saudara di Yaman pada 2014. Saat itu, Houthi berhasil menggulingkan pemerintahan Yaman yang sah dan merebut ibukota Sana’a. Sebagai sekutu pemerintahan Yaman yang terguling, Saudi memimpin sebuah koalisi besar dan melakukan intervensi militer terhadap Yaman yang dikuasai oleh Houthi pada 2015.
Intervensi inilah yang secara otomatis mendudukkan Saudi sebagai musuh bagi Houthi. Houthi memandang intervensi militer Saudi sebagai agresi yang harus direspons dengan sangat keras dan tanpa ampun. Selain dengan pertimbangan sebagai sekutu, intervensi Saudi di Yaman sejatinya membawa motivasi lain. Saudi memandang bahwa Houthi adalah perpanjangan tangan atau proksi Iran di Timur Tengah, yang mana Saudi memposisikan Iran sebagai musuh ideologis di kawasan.
Dukungan Politik dan Militer IranÂ
Klaim dan tuduhan Saudi terhadap Houthi memang beralasan. Relasi antara Houthi dan Iran terjalin secara erat dalam bentuk aliansi politik dan militer, yang mana Houthi mendapatkan dukungan teknis politik dan militer dari Iran, sementara Houthi tetap memiliki agenda tersendiri di level domestik. Hubungan di antara keduanya memiliki benang merah yang kuat, yakni penolakan terhadap kejahatan perang dan kemanusiaan Israel di Palestina, serta dominasi Amerika Serikat (AS) di kawasan melalui proksi-proksinya.
Dalam konteks inilah, status Arab Saudi sebagai proksi AS di kawasan membuat Houthi tak segan-segan melakukan serangan brutal. Bagi Houthi, Saudi bukan hanya mencampuri urusan domestik Yaman, tapi tak lebih dari sekadar antek-antek AS yang mendukung dan menabalkan perilaku keji Israel di Palestina. Sementara itu, bagi Iran, aliansi dengan Houthi bernilai strategis karena memperbesar lingkar pengaruh dan kekuatan negeri para mullah tersebut dalam menghadapi kepungan rival-rivalnya di Timur Tengah.
Iran menggunakan kekuatan berbagai milisi dalam rangka memberikan dukungan kepadanya. Jika di Yaman ada Houthi, Iran juga membangun aliansi taktis dengan Hizbullah di Lebanon, Brigade Darah di Irak, serta Hamas di Palestina. Melalui aliansi yang dibangun secara politik dan militer tersebut, Iran menggunakan milisi sebagai bala bantuan dan tameng militer ketika mereka berkonflik dengan Israel, demikian juga hallnya dengan proksi-proksi AS di Timur Tengah seperti Saudi, Uni Emirat Arab, dan lainnya.
Manfaat aliansi tidak hanya dirasakan oleh Iran semata, tapi juga para milisi tersebut. Houthi misalnya, meskipun tidak ada pernyataan dan pengakuan resmi dari kedua belah pihak, disinyalir mendapatkan dukungan dan suplai senjata canggih dalam bentuk rudal dan drone dari Iran. Rudal-rudal dan drone itulah yang sekarang dipakai untuk menargetkan objek-objek vital dan strategis yang ada di Saudi.
Selain suplai alutsista, para milisi Houthi juga mendapatkan pelatihan militer dan intelijen, serta pasokan data dari Iran yang membantu operasi-operasi militer Houthi dalam menggulingkan pemerintahan di Yaman dan meladeni intervensi militer Saudi pada 2015 silam.
Dengan pola relasi yang sedemikian kuat dan strategis yang dibangun bersama Iran, maka pertanyaan mengapa Houthi yang notabene hanya berstatus sebagai milisi dapat dengan begitu leluasa dalam melakukan serangan milter ke Saudi bahkan membuat pemerintah Saudi kelabakan dan memohon bantuan baik kepada Israel maupun AS terjawab sudah. Kini, marwah Saudi sebagai state actor dalam kancah geopolitik kawasan menjadi pertaruhan apabila tidak mampu membendung gelombang serangan para milisi Houthi.
Kerapuhan Internal Saudi
Meskipun menyandang status sebagai aktor negara yang notabene terstruktur dan tersistematis dalam hal kekuatan pertahanan negara, serta memainkan peran penting di kawasan, kerapuhan Saudi secara militer berakar dari banyak faktor dan kondisi. Salah satu sumber utama kerentanan Saudi tersebut adalah ketergantungan militer yang besar kepada AS. Melalui Perjanjian Bantuan Pertahanan Bersama yang disepakati pada 1951, yang mana AS memberikan perlindungan militer kepada Saudi sebagai imbalan atas stabilitas produksi dan pasokan minyak Saudi ke AS.
Situasi ini membuat Saudi tak hanya tergantung, tapi juga terlena. Mungkin saja AS yang saat ini dimintai bantuannya untuk menangkis serangan Houthi bersedia memberikan payung keamanan bagi Saudi. Namun, itu dalam kondisi normal. AS yang saat ini sedang berperang melawan Iran sejak Februari 2026 lalu telah menderita kerugian politik dan militer yang besar. AS terjebak dalam pusaran palung konflik yang tak berujung dan berdampak secara domino terhadap situasi geopolitik dan geoekonomi global.
Oleh karena itu, campur tangan AS dalam konflik Saudi vis a vis Houthi hanya akan membuat AS berada dalam situasi yang lebih rumit. Houthi sendiri sudah menyampaikan pesan tegas kepada AS bahwa mereka tak akan segan-segan menyerang objek dan faislitas penting AS di Saudi apabila berani ikut campur. AS yang memakai pertimbangan rational choice pada akhirnya bersikap wait and see, sebagai bahasa halus dari diam atau tidak mau ambil risiko.
Iran, sebagai pihak yang memberikan dukungan kepada Houthi sejatinya menerima manfaat dari konflik ini. Kecamuk yang ditimbulkan Houthi di Yaman dan Arab Saudi secara langsung atau tidak akan memecah konsentrasi AS di Timur Tengah. Alhasil, konflik AS dan Iran yang sebelumnya berada dalam kondisi tegang menjadi terelaksasi dan mendedahkan ruang untuk negosiasi dan gencatan senjata. Para pejabat politik Iran bermain cantik dengan di level permukaan dengan mendorong para pihak yang berkonflik untuk duduk bersama dan bernegosiasi satu sama lain.
Konflik dan perang antara Houthi dan Saudi menjadi pembelajaran penting bagi aktor-aktor negara di dunia, bahwa ketergantungan politik dan militer yang besar pada kekuatan eksternal hanya akan membawa kerapuhan bagi negara tersebut dalam memepertahankan kedaulatannya. Dalam kasus Saudi, sangat mungkin Saudi menyadari kerapuhan ini hingga pada akhirnya membentuk Pakta Pertahanan Makkah pada Agustus lalu bersama Turki dan Pakistan sebagai upaya reduksi dependensi terhadap dukungan Washington.
Namun demikian, satu hal yang pasti, ketangguhan suatu negara dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) dari negara atau aktor-aktor lainnya hanya dapat diwujudkan apabila negara tersebut berpijak pada kaki sendiri, membangun kekuatan militer secara mandiri, bukan tergantung pada kekuatan eksternal yang selalu bergerak dengan kalkulasi untung-rugi. Houthi memberikan pelajaran pahit bagi Saudi. ***
