Oleh: Abdul Khalid Boyan, Tenaga Ahli DPR RI Bidang Aspirasi Masyarakat.
Pemandangan suram pada pertengahan Oktober 2026 ini yang terjadi Prancis bukan sekadar potret kerusuhan kota biasa, melainkan simfoni frustrasi sosial yang meluap di jantung Eropa.
Prancis kembali membara, krisis politik melanda. Pecahan kaca berserakan mengkilap di Place de la RĂ©publique, tumpukan sepeda terbakar mengepulkan asap hitam tebal ke langit Paris, dan etalase toko-toko hancur dijarah.
Dan, yang menarik di garis depan perlawanan itu, berdiri kelompok terpelajar: para pelajar lycée (SMA) dan mahasiswa.
​Gelombang Amuk ini tidak meletus dalam ruang hampa. Sejak September, pemogokan pelajar telah membakar Lycée Saint-Exupéry di Créteil, kawasan pinggiran Paris. Fasilitas pendidikan yang merana—gedung bocor, sarang tikus, kelas padat berisi 35 siswa, kekurangan guru, hingga tekanan sistemik platform penerimaan universitas Parcoursup—menjadi pemantik awal.
Aksi yang meluas secara nasional bertajuk "Acte III" melumpuhkan 400 hingga 500 sekolah. Kemarahan kian tak terbendung ketika seorang remaja 15 tahun di Lens kehilangan tangannya akibat granat kejut polisi. Tak butuh waktu lama, perlawanan pelajar ini menyambar kemarahan publik yang lebih luas: serikat buruh CGT, kelompok masyarakat sipil, hingga kebangkitan kembali gerakan Rompi Kuning (Gilets Jaunes).
​Titik kulminasi perlawanan meledak ketika pemerintahan Perdana Menteri Sébastien Lecornu memaksakan rancangan anggaran ketat yang memangkas layanan publik dan pendidikan, tepat saat warga terhimpit lonjakan harga energi dan pangan. Enam bulan menjelang pemilihan presiden, krisis ini menjadi ujian paling krusial bagi koalisi Presiden Emmanuel Macron dalam merespons jeritan ketimpangan ekonomi.
​Anomali Deprivasi Relatif: Mengapa Kelompok Terpelajar Mengamuk?
​Untuk memahami mengapa para pelajar dan mahasiswa berada di garda depan amuk massa ini, kita perlu melepaskan kacamata dangkal yang memandang kerusuhan sekadar sebagai aksi vandalisme anak muda. Dalam studi sosiologi politik, fenomenon ini dapat dijelaskan secara tajam melalui Teori Deprivasi Relatif (Relative Deprivation Theory) yang dicetuskan oleh Ted Robert Gurr dalam karya klasiknya, Why Men Rebel (1970).
​Gurr menegaskan bahwa kekerasan politik dan pemberontakan massa tidak lahir semata-mata karena kemiskinan atau penderitaan absolut, melainkan karena timbulnya deprivasi relatif—yakni persepsi atas kesenjangan (discrepancy) antara harapan nilai (value expectations) yang diyakini berhak diterima seseorang dengan kemampuan nilai (value capabilities) yang riil dapat disediakan oleh lingkungan politik dan sosial.
​Dalam konteks Prancis 2026, kelompok terpelajar mengalami apa yang oleh Gurr sebut sebagai progressive deprivation atau aspirational deprivation. Pelajar dan mahasiswa adalah kelompok yang dibesarkan dalam narasi janji kesejahteraan, meritokrasi, dan kesetaraan kesempatan yang ditawarkan oleh negara modern Eropa. Mereka masuk ke jenjang pendidikan tinggi dengan harapan wajar (value expectations) akan fasilitas belajar yang layak, akses universitas yang adil, dan masa depan ekonomi yang cerah.
​Namun, realitas pahit (value capabilities) menghantam mereka secara beruntun: fasilitas sekolah yang bobrok, seleksi ketat nan mekanis via Parcoursup, serta ancaman penghematan anggaran pendidikan (austerity). Ketika garis harapan terus membumbung tinggi sementara garis kemampuan negara untuk memenuhinya merosot tajam, jurang pemisah di antara keduanya menciptakan potensi frustrasi psikologis yang masif.
Dalam konsepsi Gurr, frustrasi kolektif yang terakumulasi dan tidak menemukan saluran representasi politik yang efektif inilah yang dengan cepat bertransformasi menjadi agresi dan aksi perlawanan violent di jalanan. Amuk massa pelajar Prancis bukanlah sekadar reaksi atas kondisi fisik sekolah yang buruk, melainkan luapan kemarahan atas rasa dikhianati oleh Janji Negara.
​Bayang-bayang Mei 1968: Persamaan dan Paradoks
​Ekskalasi krisis ini secara otomatis menyeret ingatan kolektif kita ke peristiwa monumental Mei 1968. Membaca kembali karya klasik Patrick Seale dan Maureen McConville, French Revolution 1968 (Pemberontakan Mahasiswa: Revolusi Perancis, Mei 1968), menjadi sangat relevan—bukan untuk romantisme bernostalgia, melainkan untuk mencari benang merah peran historis kelompok terpelajar saat berhadapan dengan polisi anti-huru-hara.
​Namun, menyamakan 2026 dengan 1968 secara mentah adalah sebuah kekeliruan teoretis dan historis. Pada Mei 1968, musuh mahasiswa berwajah tunggal dan berkarakter jelas: rezim Jenderal Charles de Gaulle yang sentralistik, paternalistik, dan birokratis. Media massa disensor ketat, kebebasan sipil dikekang, dan universitas dikelola secara feodal. Mahasiswa 1968 memberontak bukan cuma karena kampus sesak, melainkan menolak tatanan politik otoriter. Tuntutan mereka melompat dari urusan domestik kampus menjadi artikulasi ideologis tentang bagaimana bangsa harus diatur.
​Dua hal yang menjadikan 1968 sebagai legenda sejarah: pertama, penguasaan narasi melalui Atelier Populaire di Beaux-Arts yang memproduksi ribuan poster dan propaganda tandingan; kedua, aliansi solid mahasiswa-buruh yang melumpuhkan ekonomi nasional lewat mogok kerja 10 juta pekerja. Perlawanan tahun 1968 digerakkan oleh imajinasi ideologis yang padu.
Hasil akhirnya memang tidak meruntuhkan negara seketika, tetapi menghancurkan wibawa moral De Gaulle hingga ia mengundurkan diri pasca-referendum 1969. Pemberontakan 1968 memiliki sasaran tembak yang presisi dan alamat tuju yang jelas.
​Di sinilah letak beda mendasar dengan fenomena 2026. Koalisi aksi hari ini memang sangat lebar, tetapi tanpa poros dan kehilangan arah ideologis. Jika 1968 digerakkan oleh narasi besar, maka 2026 digerakkan oleh akumulasi kekesalan yang tersebar, cair, dan sulit dirumuskan. Pelajar 2026 lebih tampak sebagai pemantik (spark) yang kemudian ditelan oleh arus keluhan masyarakat yang jauh lebih heterogen.
Kekosongan juru bicara dan absennya kepemimpinan inilah yang kerap dimanfaatkan oleh kelompok oportunis bertopeng untuk melancarkan aksi penjarahan. Kaca yang pecah selalu bersuara lebih nyaring ketimbang artikulasi tuntutan itu sendiri.
​Perbedaan mendasar lainnya terletak pada karakter kekuasaan. De Gaulle adalah figur yang sangat kuat secara personal maupun institusional. Sementara itu, Prancis hari ini di bawah Constitusi Republik Kelima menyajikan paradoks yang menggelikan: jabatan presiden sangat kuat di atas kertas, tetapi lumpuh secara politik.
​Macron, yang telah sembilan tahun berkuasa, kehilangan mayoritas di parlemen sejak pemilu dadakan 2024. Pemerintahan minoritas PM Lecornu berdiri di atas fondasi yang sangat rapuh—ingat bagaimana anggaran 2026 disahkan secara paksa lewat Pasal 49.3 Konstitusi yang melangkahi mekanisme parlemen. Birokrasi Gaullist yang dulu dituduh terlalu menindas, kini menjelma menjadi negara yang terasa jauh, kewalahan digulung utang, dan kehilangan kepekaan untuk mendengar.
​Jika mahasiswa 1968 melawan negara yang terlalu kuat, maka pelajar dan mahasiswa 2026 berhadapan dengan negara yang terlalu lemah untuk menjanjikan masa depan.
​Menatap Masa Depan dan Pelajaran bagi Indonesia
​Ujung dari kedua peristiwa ini pun bergerak ke arah yang berbeda. Krisis 1968 ditutup dengan jatuhnya satu figur kekuasaan lewat saluran referendum formal. Sebaliknya, krisis 2026 tidak memiliki figur tunggal untuk dijatuhkan di jalanan. Macron tidak bisa lagi mencalonkan diri, dan Pemilu Presiden mendatang akan menjadi muara dari seluruh frustrasi publik ini.
​Pertanyaan paling mengkhawatirkan: ke mana deprivasi relatif dan frustrasi tak terumuskan ini akan bermuara di bilik suara kelak? Sejarah Eropa telah berulang kali memberikan peringatan keras: kemarahan massa yang tidak tersalurkan ke dalam artikulasi politik yang sehat akan sangat mudah dipungut, ditunggangi, dan dimanipulasi oleh kekuatan populisme kanan ekstrem yang menjanjikan jalan pintas ilusif.
​Bagi Indonesia, gelombang amuk kelompok terpelajar di Prancis ini menyajikan pelajaran yang sangat mahal dan krusial. Pertama, bagi gerakan mahasiswa dan pemuda, kemarahan dan aksi turun ke jalan tidak pernah cukup. Tanpa bahasa politik yang jernih, aliansi strategis yang matang, dan alamat tuju perlawanan yang presisi, gerakan massa hanya akan berakhir sebagai energi yang terbuang atau sekadar diartikulasikan sebagai kerusuhan destruktif.
Kedua, bagi penguasa dan pembuat kebijakan, Teori Deprivasi Relatif memberikan peringatan dini yang gamblang: jangan pernah meremehkan melebarnya jurang antara harapan publik dan kapasitas pelayanan negara.
Pemerintah, sekuat atau selemah apa pun, tidak akan pernah bisa mengandalkan tongkat pemukul atau gas air mata untuk menjawab krisis ketimpangan dan kekecewaan generasi muda.
Seperti yang diajarkan oleh Mei 1968, wibawa sebuah rezim tidak runtuh saat jalanan ibu kota membara oleh api, melainkan pada detik ketika rakyatnya berhenti percaya bahwa negara masih memiliki telinga untuk mendengarkan.
