Eskalasi konflik tata kelola futsal nasional kian memanas. Federasi Futsal Indonesia/Asosiasi Futsal Indonesia (FFI/AFI) secara resmi melayangkan laporan dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi kepada Komite Etik PSSI.
Pengaduan yang diteken langsung oleh Ketua Umum FFI periode 2024-2028 hasil Kongres Luar Biasa (KLB) 3 Oktober 2024, Michael Victor Sianipar, tersebut meminta adanya pemeriksaan independen atas penerbitan Surat Keputusan (SK) PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026.
Manuver konstitusional ini ditempuh bukan untuk menyerang personal pengurus federasi ataupun menghambat proses demokrasi organisasi, termasuk wacana KLB FFI apabila memiliki dasar hukum yang valid.
Sebaliknya, FFI ingin menguji kepatuhan prosedural, integritas tata kelola, serta batasan kewenangan pejabat PSSI terhadap Statuta PSSI Edisi 2025 dan Kode Etik FIFA dalam menerbitkan SK penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua FFI sekaligus pencabutan mandat kepengurusan sah hasil kongres.
Dalam berkas pengaduannya, FFI memaparkan empat poin fundamental sebagai dasar pengujian etik:
1. Nihilnya Dasar Kewenangan dalam Statuta
SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 mencabut mandat Ketua Umum FFI periode 2024–2028 yang masih aktif tanpa menyertakan satu pun rujukan pasal dari Statuta PSSI sebagai dasar wewenang. Padahal, Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI serta Pasal 34 ayat (3) huruf b dan Pasal 36 ayat (5) ART FFI secara eksplisit menegaskan bahwa kewenangan memilih maupun memberhentikan Ketua Asosiasi Anggota berada mutlak di tangan Kongres Asosiasi Anggota, dalam hal ini FFI/AFI.
2. Pengabaian Hak Bela Diri dan Penyelesaian Sengketa
Keputusan pengambilalihan kursi kepemimpinan diambil secara sepihak tanpa didahului pemanggilan, permintaan klarifikasi, pemberian hak membela diri (Pasal 16 ayat 6 dan Pasal 26 ayat 10 Statuta PSSI), hingga syarat minimal tiga kali teguran tertulis dari Badan Yudisial (Pasal 36 ayat 4 huruf b ART FFI dan Pasal 33 huruf d Statuta PSSI). Selain itu, Kesekjenan PSSI juga dinilai mengabaikan kewajiban memfasilitasi mediasi sengketa internal selama 30 hari kerja melalui tim ad hoc sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (1) Statuta PSSI.
3. Dugaan Konflik Kepentingan dalam Rapat Exco
FFI mendesak adanya penyelidikan terkait dugaan keterlibatan oknum anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI yang turut menjabat sebagai Plt. Ketua PSSI Provinsi dalam menggalang atau menekan Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) agar mengajukan surat desakan KLB FFI. Oknum tersebut kemudian diduga ikut mengambil keputusan dalam Rapat Exco PSSI pada 28 Agustus 2026 tanpa mendeklarasikan adanya benturan kepentingan, yang bertentangan dengan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2) Statuta PSSI.
4. Intervensi atas Independensi Asosiasi Anggota
Penunjukan Plt. oleh PSSI yang sekaligus diberi mandat menggelar KLB Pemilihan FFI dinilai telah mengambil alih otonomi internal organisasi. Langkah ini dianggap berpotensi mencederai prinsip netralitas serta kemandirian anggota FFI dari intervensi pihak ketiga sebagaimana dilindungi oleh Pasal 13 ayat (1) huruf k dan l serta Pasal 14 ayat (1) huruf b Statuta PSSI.
Menurut Michael, pengaduan ini diharapkan mempertahankan prinsip demokrasi dan prosedur yang sah tetap ditegakkan di dalam organisasi sekaligus tetap tunduk dalam integritas dan aturan yang telah disepakati.
"FFI senantiasa terbuka terhadap dinamika demokrasi organisasi dan penyelenggaraan KLB sepanjang dijalankan melalui prosedur yang sah, bukan melalui tindakan sepihak dan ilegal yang melampaui batas kewenangan Statuta."
Pengaduan ini adalah ikhtiar menjaga marwah konstitusi sepak bola dan futsal nasional agar setiap pejabat organisasi tunduk pada prinsip fair play, integritas, dan aturan yang disepakati bersama," tegas Michael Victor Sianipar dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).
Lebih jauh, Michael memandang persoalan ini krusial untuk dikawal oleh Komite Etik PSSI lantaran preseden serupa dikhawatirkan dapat menimpa Asosiasi Anggota PSSI lainnya. Ia menekankan pentingnya kepastian hukum dan fungsi pengawasan guna mencegah potensi penyalahgunaan wewenang oleh unsur pimpinan federasi di masa mendatang.
"Jujur saya dihubungi beberapa Asosiasi Anggota di tubuh PSSI juga terkait kejadian ini. SK ilegal yang diterbitkan menjadi pertanyaan bukan hanya bagi kami di Futsal, tapi menjadi keresahan bagi banyak unsur di lingkup Sepakbola Indonesia juga," jelas politisi Partai Perindo tersebut.
"Tentu saya berkewajiban menjaga integritas dan marwah FFI sebagai Asosiasi, tapi lebih dari itu saya juga melihat laporan ke Komite Etik ini karena kami ingin PSSI sebagai organisasi nasional juga memiliki sistem pengawasan yang bekerja untuk kebaikan semua unsur dan anggota di dalam keluarga besar Sepakbola Indonesia," tambah pria berusia 35 tahun tersebut.
Berlandaskan posisi Komite Etik sebagai Badan Yudisial independen yang bebas dari intervensi organ PSSI mana pun (Pasal 75 ayat 9 Statuta PSSI), FFI memohon pembentukan tim investigasi khusus sesuai Pasal 77 ayat (6) Statuta PSSI.
Tim tersebut diharapkan dapat memeriksa risalah Rapat Exco tanggal 28 Agustus 2026, memverifikasi keabsahan 48 surat permohonan KLB, serta meminta keterangan para pihak secara objektif dan transparan. Sebagai bentuk komitmen terhadap standar tata kelola sepak bola internasional, berkas laporan etik ini juga resmi ditembuskan kepada FIFA dan AFC.