Ida Nurlaela Desak Oknum TNI Pelaku Dugaan Kekerasan terhadap Santri di Pangandaran Dipecat

by Farauq Iskandar |
Ida Nurlaela Desak Oknum TNI Pelaku Dugaan Kekerasan terhadap Santri di Pangandaran Dipecat
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ida Nurlaela Wiradinata

telusur.co.id - Dugaan kekerasan terhadap enam santri Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Bayan, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, mendapat sorotan serius dari DPR RI. Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ida Nurlaela Wiradinata, mendesak agar kasus yang diduga melibatkan oknum anggota TNI tersebut diusut tuntas, transparan, dan tanpa tebang pilih.

Ida menegaskan, tidak boleh ada keistimewaan dalam proses hukum hanya karena pihak yang diduga terlibat merupakan aparat negara. Jika terbukti melakukan kekerasan, oknum tersebut harus menerima sanksi tegas, termasuk pemecatan dan proses pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Pertama, proses hukum harus berjalan tegas dan transparan. Jika benar oknum anggota TNI yang diduga melakukan kekerasan tersebut sudah ditahan, maka proses pemeriksaan harus dituntaskan. Apabila terbukti bersalah, harus diberikan sanksi tegas, termasuk pemecatan dan proses pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada perlakuan khusus hanya karena yang bersangkutan merupakan aparat,” kata Ida dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2026).

Menurut Ida, kasus ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Dugaan kekerasan terhadap para santri merupakan persoalan serius yang menyangkut perlindungan anak, keamanan lingkungan pendidikan, serta tanggung jawab aparat dalam menjaga masyarakat.

Karena itu, ia juga meminta TNI melakukan evaluasi internal secara menyeluruh dan berkala untuk mencegah kejadian serupa terulang. Salah satu langkah yang disorot adalah pemeriksaan urine terhadap anggota TNI sebagai upaya mencegah penyalahgunaan narkoba maupun zat berbahaya di lingkungan institusi militer.

Selain penegakan hukum, Ida menekankan bahwa keselamatan dan pemulihan para korban harus menjadi prioritas. Ia meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan pihak TNI dan pengelola pesantren untuk memastikan keenam santri mendapatkan perlindungan serta pendampingan psikologis.

“Mereka adalah anak-anak yang membutuhkan perlindungan. Pemerintah daerah perlu segera berkoordinasi dengan pihak TNI dan pesantren untuk memastikan para korban mendapatkan pendampingan psikologis dan pemulihan trauma,” tegasnya.

Ida mengingatkan, penyelesaian kasus ini tidak cukup hanya dengan memproses pihak yang diduga melakukan kekerasan. Kondisi fisik dan psikologis korban juga harus dipulihkan agar mereka tidak terus dibayangi rasa takut saat kembali menjalani aktivitas pendidikan.

Ia berharap keenam santri tersebut memperoleh kembali rasa aman dan dapat melanjutkan pendidikan tanpa tekanan maupun trauma akibat peristiwa yang dialami.

“Mereka harus mendapatkan kembali rasa aman, perlindungan, dan kesempatan untuk menjalani kehidupan serta pendidikan dengan baik,” pungkasnya.

Kronologi Dugaan Kekerasan terhadap Enam Santri

Sebelumnya, sedikitnya enam santri dan santriwati Ponpes Nurul Bayan, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, dilaporkan menjadi korban dugaan intimidasi dan kekerasan yang dilakukan seorang oknum anggota TNI.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 01.00 WIB, saat para santri tengah beristirahat di lingkungan pesantren.

Berdasarkan keterangan pimpinan Ponpes Nurul Bayan, Utay, kejadian bermula ketika oknum anggota TNI tersebut masuk ke lingkungan pesantren untuk mencari pimpinan pondok. Namun, situasi kemudian berkembang hingga yang bersangkutan diduga melakukan kekerasan terhadap sejumlah santri.

Oknum tersebut juga disebut mendatangi asrama putri. Sejumlah santriwati berusaha menghadang agar yang bersangkutan tidak memasuki area asrama.

Dalam rangkaian kejadian itu, seorang santriwati juga diduga mendapat ancaman setelah menolak memberikan nomor teleponnya.

Peristiwa tersebut dilaporkan menimbulkan dampak fisik dan psikologis bagi para korban. Penanganan kasus kini menjadi perhatian, terutama terkait tuntutan penegakan hukum yang transparan serta jaminan perlindungan bagi para santri agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Komentar

Berita Terkait