M. Rizky Dorong Optimalisasi Program Pemerintah untuk Kesejahteraan Masyarakat

Akses informasi mengenai program pemerintah dan pengembangan potensi ekonomi lokal menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, M. Rizky, saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Tegalwaru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Sabtu (17/10).

Kegiatan yang diikuti sekitar 100 peserta tersebut menjadi ruang untuk menyerap aspirasi masyarakat, terutama terkait kebutuhan informasi mengenai kebijakan pemerintah, pemberdayaan warga, dan pembangunan daerah.

M. Rizky menilai, masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai agar dapat mengetahui dan memanfaatkan program pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyampaian informasi yang lebih luas diharapkan dapat membantu warga memahami peluang yang tersedia sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

“Program pemerintah perlu diketahui masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Karena itu, penyampaian informasi harus terus diperkuat, sehingga warga memahami program yang tersedia dan dapat memanfaatkannya sesuai kebutuhan serta ketentuan yang berlaku,” ujar M. Rizky.

Selain akses informasi, pengembangan potensi ekonomi lokal juga menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut. Pemberdayaan masyarakat dinilai perlu terus didorong agar potensi yang dimiliki lingkungan setempat dapat berkembang dan mendukung peningkatan kesejahteraan warga.

Menurut M. Rizky, upaya tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pemerintah. Aspirasi yang disampaikan warga perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Aspirasi masyarakat harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan. Karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi agar berbagai kebutuhan warga dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing,” katanya.

Melalui kegiatan pengawasan ini, berbagai masukan masyarakat Desa Tegalwaru diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan koordinasi dalam pelaksanaan program pemerintah. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mendorong program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berjalan sesuai kebutuhan warga. (VC)