Kadin Dinilai Harus Independen, Jangan Jadi Alat Intervensi Pemerintah

by Farauq Iskandar |
Kadin Dinilai Harus Independen, Jangan Jadi Alat Intervensi Pemerintah

telusur.co.id - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan pentingnya menjaga independensi dan kemandirian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) agar mampu menjalankan peran strategis sebagai pengawal sektor riil sekaligus mitra pemerintah. Ia mengingatkan, Kadin harus memiliki keleluasaan untuk memberikan masukan, bahkan mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai berdampak terhadap dunia usaha.

Penegasan tersebut disampaikan Adisatrya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kamar Dagang dan Industri Komisi VI DPR RI bersama pakar dan akademisi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

“Pada intinya kita menginginkan Kadin yang mandiri, yang independen dan juga yang kuat. Karena bagaimanapun juga untuk pengawal real sector ini begitu besar dan kompleks,” ujar Adisatrya.

Menurutnya, Kadin memiliki posisi penting karena bersentuhan langsung dengan berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha. Karena itu, organisasi tersebut tidak boleh kehilangan independensinya, terutama dalam menyampaikan pertimbangan terhadap kebijakan yang berpotensi memengaruhi iklim investasi dan aktivitas perekonomian.

Adisatrya juga mendorong pemerintah membangun komunikasi dua arah dengan Kadin sebelum menerapkan kebijakan strategis. Pelibatan dunia usaha sejak tahap perumusan dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak justru menambah beban pelaku usaha ketika diterapkan di lapangan.

“Pemerintah juga sebelum mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang dampaknya luas terhadap perekonomian dan dunia usaha juga seharusnya mengajak Kadin lebih dahulu untuk diskusi. Karena masukan-masukan Kadin ini sangat penting terkait dampak,” tegasnya.

Meski demikian, ia menilai independensi tidak berarti Kadin harus berjalan sendiri tanpa bekerja sama dengan pemerintah. Sinergi tetap dibutuhkan, sebagaimana terlihat ketika Kadin turut mendukung program vaksinasi bagi pekerja industri, khususnya sektor padat karya, pada masa pandemi Covid-19.

Dalam pembahasan revisi UU Kadin, Adisatrya juga menyambut usulan perluasan keanggotaan melalui integrasi otomatis perusahaan yang telah terdaftar dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Namun, ia mengingatkan perluasan tersebut harus diikuti pembenahan organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan.

Menurutnya, penguatan Kadin tidak boleh hanya berorientasi pada penambahan jumlah anggota, tetapi juga harus memperbesar keberpihakan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebab, kebutuhan UMKM berbeda dengan perusahaan besar.

Pelaku usaha besar lebih membutuhkan iklim kebijakan yang kondusif untuk menjalankan bisnis, sedangkan UMKM memerlukan pembinaan, pendampingan, serta dukungan agar mampu meningkatkan kapasitas dan berkembang.

“Kadin harus siap dengan ekspektasi yang lebih tinggi. Terus juga tentu keanggotaan yang bertambah pasti kritikan terhadap internal Kadin juga akan lebih tinggi. Jadi pembenahan di internal Kadin sendiri juga harus secara paralel,” paparnya.

Lebih jauh, Adisatrya meminta masukan para pakar terkait perlunya pengaturan mekanisme konsultasi antara Kadin dan DPR dalam undang-undang. Ia juga mempertanyakan apakah mekanisme tersebut perlu diatur secara formal atau cukup dilakukan sesuai kebutuhan.

Sorotan lainnya menyangkut ketentuan pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin oleh pemerintah. Adisatrya mengingatkan agar rumusan aturan tersebut tidak membuka celah intervensi pemerintah terhadap urusan internal organisasi.

Ia menilai penggunaan istilah persetujuan dalam pengesahan AD/ART perlu dicermati. Sebab, apabila kewenangan pemerintah bersifat konstitutif, terdapat potensi pemerintah dapat menahan atau tidak menyetujui keputusan internal organisasi, termasuk hasil pemilihan ketua umum maupun perubahan AD/ART.

“Kalau sifatnya itu konstitutif, kan akhirnya bisa tidak setuju dengan ketua umum yang baru dipilih atau perubahan AD/ART, mereka bisa menahannya di situ pemerintah. Jadi ini kan juga yang harus kita perhatikan terkait independensi dari Kadin sendiri,” pungkasnya.

Adisatrya berharap pembahasan RUU Kadin mampu menghasilkan regulasi yang memperkuat kelembagaan organisasi, memperluas kontribusi dunia usaha terhadap perekonomian nasional, sekaligus memastikan Kadin tetap independen dalam menjalankan fungsi representasi dan pengawalan sektor riil.

Komentar

Berita Terkait