Ketepatan data menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap program bantuan dan perlindungan sosial sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi. Karena itu, kualitas data desil perlu terus diperhatikan agar kebijakan dan program yang diberikan pemerintah dapat menjangkau masyarakat secara lebih adil.
Hal tersebut menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wahyuni Herman (SWH), saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Balai Desa Langut, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, Senin, 14 September 2026.
SWH mengatakan, data desil memiliki peran penting dalam menentukan akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan. Data yang menggambarkan kondisi masyarakat secara tepat akan membantu pemerintah dalam menentukan penerima manfaat sesuai dengan kebutuhan.
“Ketepatan data sangat penting karena berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap program bantuan. Kita tentu ingin bantuan diberikan kepada mereka yang memang membutuhkan dan sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujar SWH.
Menurutnya, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat berubah. Karena itu, data tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang bersifat tetap, melainkan perlu diperbarui dan diverifikasi secara berkala.
Pemutakhiran data juga dinilai penting untuk mengurangi potensi ketidaktepatan sasaran. Dengan data yang terus diperbaiki, pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat dalam merancang sekaligus menyalurkan program perlindungan sosial.
SWH mendorong agar proses pemutakhiran dan verifikasi data dilakukan dengan melibatkan komunikasi yang baik di tingkat masyarakat. Kondisi warga di lapangan perlu menjadi perhatian agar data yang digunakan dalam menentukan akses bantuan tetap relevan dengan keadaan sebenarnya.
“Data yang baik bukan hanya soal angka, tetapi bagaimana data tersebut mampu menggambarkan kondisi masyarakat. Karena itu, pembaruan dan verifikasi secara berkala menjadi penting agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga,” katanya.
Ia menilai, ketepatan data pada akhirnya berkaitan dengan upaya membangun sistem bantuan sosial yang lebih transparan dan berkeadilan. Masyarakat yang memenuhi kriteria diharapkan dapat memperoleh akses terhadap program sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.
SWH berharap perbaikan kualitas data dapat terus menjadi perhatian bersama, sehingga berbagai program pemerintah tidak hanya tersalurkan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (VC)
