telusur.co.id - Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Suhud Aliyudin mengatakan warga Jakarta Utara banyak yang mengeluhkan terkait pungutan liar (pungli) saat pembagian subsidi pangan murah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Hal itu ia sampaikan sesaat setelah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menutup rapat paripurna.

"Di kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan hal yang penting, menyangkut keluhan masyarakat terkait dengan pembagian subsidi pangan yang kacau balau," kata Suhud di Gedung DPRD DKI Jakarta, dikutip Selasa (19/9/23).

"Jadi saya berharap melalui forum ini Pj Gubernur agar membenahi kegiatan pembagian pangan sehingga tidak terjadi antrian panjang, warga harus datang jam 3 pagi dan mereka bahkan ada yang tidak mendapatkan atau belum mendapatkan haknya. Bukan hanya itu, kekacauan di lapangan juga telah menimbulkan adanya pungli," sambungnya.

Selain itu, terlihat Suhud sempat memperdengarkan audio yang berisi percakapan salah satu ketua RW di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. 

Dalam percakapan tersebut, seorang pria menanyakan perihal antrean pengambilan bansos yang bisa menggunakan batu dan sandal dengan tarif tertentu.

"Melalui forum ini saya mau meminta izin kepada Ketua sebentar untuk memperdengarkan rekamannya beberapa pungli yang ada di lapangan," pungkas dia. [Fhr]