Telusur.co.id - Anggota DPR Fraksi Gerindra, Rahayu Saraswati mempertanyakan kepemimpinan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang sudah sudah masuk tahun ke 4 (empat) ini terhadap keseriusannya dalam menciptakan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan sosial untuk rakyat Indonesia.

“Jelas dengan contoh tersebut (tidak adanya skema penganggaran pengangkatan guru baru) bahwa pemikiran untuk peningkatan Sumber Daya Manusia di Indonesia masih belum menjadi prioritas, apalagi kalau kita memikirkan rasio antara guru dan murid. Bagaimana nasib anak-anak kita jika tidak dapat menerima pendidikan yang layak?,” paparnya.

Selain itu lanjut Sara, salah satu program pemerintah yang cukup baik bahkan didukung oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI yaitu Program Keluarga Harapan yang ada di bawah Kemensos justru tidak diberikan dukungan besar oleh negara melalui KemenKeu dan Bappenas.

“Seharusnya jika memang ingin mengentaskan kemiskinan, saran kami, anggaran belanja Non K/L sebesar Rp 629.2 triliun  di mana komponen terbesar adalah untuk infrastruktur bisa dialihkan di antaranya untuk meningkatkan Keluarga Penerima Manfaat PKH dari 10 juta menjadi 20 juta, dan untuk infrastruktur bisa difokuskan pada peningkatan Dana Desa yang memang sebenarnya mengena secara langsung pada rakyat kecil dari Rp 60 triliun menjadi Rp 90 triliun,” tandasnya. l red-4 l