Anggota DPRD Jabar Dorong Budidaya Ikan dan Ternak untuk Perkuat Ekonomi Keluarga - Telusur

Anggota DPRD Jabar Dorong Budidaya Ikan dan Ternak untuk Perkuat Ekonomi Keluarga

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Siti Qomariyah

telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Siti Qomariyah, mendorong pengembangan budidaya ikan dan peternakan domba sebagai strategi untuk memperkuat ekonomi keluarga. Dorongan ini disampaikan dalam Reses II Tahun Anggaran 2025/2026 yang digelar di Kelurahan Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Senin (23/2/2026).

Dalam dialog bersama warga, muncul aspirasi terkait kebutuhan bibit ikan dan dukungan pengembangan peternakan domba skala kecil. Warga menilai sektor perikanan dan peternakan masih memiliki potensi besar sebagai sumber tambahan penghasilan, khususnya di wilayah padat penduduk seperti Tambun Selatan.

Sebagai anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, Siqom menegaskan bahwa penguatan usaha produktif berbasis rumah tangga harus mendapat perhatian serius.

“Budidaya ikan dan ternak skala kecil bisa menjadi penguat ekonomi keluarga. Dengan bibit yang baik dan pendampingan yang tepat, hasilnya bisa menopang kebutuhan rumah tangga,” ujarnya.

Ia mendorong pembentukan dan penguatan kelompok usaha agar bantuan yang disalurkan lebih terorganisir dan berkelanjutan. Dukungan yang diberikan, menurutnya, tidak hanya sebatas bibit, tetapi juga mencakup pembinaan teknis serta akses pemasaran.

Selain meningkatkan pendapatan warga, pengembangan perikanan dan peternakan juga dinilai dapat memperkuat ketahanan pangan di lingkungan setempat.

“Kalau produksi pangan bisa dilakukan di lingkungan sendiri, maka masyarakat lebih mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan dari luar,” tegasnya.

Melalui reses ini, Siqom menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi sektor peternakan dan perikanan rakyat agar dapat diakomodasi dalam pembahasan program dan anggaran sesuai kewenangan provinsi. (VC)


Tinggalkan Komentar