telusur.co.id - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Muhidin Mohamad Said mengatakan, pihaknya berupaya memahami dan mendukung Pemerintah Daerah, baik kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi Riau dalam mengatasi sejumlah masalah dan tantangan fiskal. Terutama berkaitan dengan pendapatan dari kelapa sawit dan migas bagi Provinsi tersebut sebagai daerah penghasil.

"Kita lihat tadi laporan-laporan, ada beberapa problem yang harus kita perjuangkan. Bahwa ada masalah-masalah yang dihadapi terutama menyangkut masalah dana bagi hasil baik dari sisi pendapatan daerah terkait dengan minyak sawit, gas bumi dan lain-lain,” kata Muhidin usai memimpin pertemuan dengan Pj Gubernur, Bupati dan Walikota, dan seluruh pejabat kepala dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke Kota Pekanbaru, Riau, ditulis Rabu (27/3/24).

Menurut Muhidin, selain masalah terkait pendapatan daerah dalam Dana Bagi Hasil (DBH), pihaknya juga menerima sejumlah aspirasi mengenai masalah Transfer Ke Daerah yang dilakukan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. 

Satu hal yang menjadi sorotan utama terkait masalah tersebut, yaitu mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU).

"Ada beberapa prosedur menyangkut pencairan dana transfer daerah, DAU dan dana lainnya yang menjadi catatan. Senantiasa bahwa uang itu sudah ada, ditransfer ke daerah, tetapi biasanya itu dana pencairannya masih sering terlambat,” kata dia.

Berbagai laporan mengenai masalah keuangan daerah tersebut merupakan aspirasi langsung dari hampir seluruh kepala daerah, baik kota maupun kabupaten di Provinsi Riau. 

Muhidin mengaku hal itu telah disampaikan pihaknya kepada perwakilan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.

"Nah, ini yang tadi kita sampaikan, dan teman-teman dari Kementerian Keuangan tadi mengatakan akan melakukan perubahan dan akan memberikan perhatian sungguh-sungguh,” pungkas politisi dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) itu.

Selain menyampaikan aspirasi mengenai isu fiskal, pada kesempatan tersebut para kepala daerah juga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait isu lain seperti seputar pembangunan infrastruktur, dan pelestarian lingkungan kepada para anggota Banggar DPR RI sebagai legislator dari lintas Komisi di DPR RI.[Fhr]