telusur.co.id - Sejumlah komponen Pemuda dan Aktivis Mahasiswa menggelar "Bedah Buku Hitam Prabowo Subianto: Catatan Kelam Reformasi 98 dan Masa Depan Demokrasi Indonesia. Acara itu digelar di Kafe Pagi Tepi Pantai, Kompleks Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Sumatera Barat Senin (22/1/24).
Kegiatan bedah buku kali ini tidak berjalan mulus. Ada ekelompok pemuda yang hadir merasa keberatan dengan kegiatan tersebut, mereka protes keras dan meminta kegiatan itu dihentikan. Mereka menuding kegiatan tersebut adalah kampanye terselubung.
Mereka juga menuduh itu adalah kampanye hitam untuk menjatuhkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.
Penulis Buku Hitam Prabowo, Azwar Furgudyama menantang para pemrotes agar membantah isi buku tersebut. Azwar Furgudyama yang juga putra asli kelahiran tanah minang tersebut dengan suara lantang menegaskan, menantang untuk pihak-pihak yang merasa dirugikan dari buku ini, agar membantah sejumlah data dan fakta yang ada di buku tersebut.
Walaupun diprotes oleh sekelompok orang agar kegiatan diskusi tersebut dihentikan, namun panitia penyelenggara tetap melangsungkan kegiatan dimaksud hingga selesai.
Azwar menegaskan, kegiatan diskusi ini bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa dalam memilih pemimpin harus melihat rekam jejaknya.
Bahkan, lanjut Azwar, dia mengimbau jadilah intelektual yang berpihak pada kepentingan rakyat dengan memegang idealisme. Bukan menjadi intelektual tukang bangunan untuk memuaskan syahwat kepentingan segelintir elit yang menciderai demokrasi dan punya rekam jejak kemanusian di masa lalu.
Menurut Azwar, buku ini bukan bermaksud untuk kampanye hitam kepada sosok tertentu. Tapi, ini merupakan fakta sejarah yang belum terungkap dan diselesaikan. Ia mengaku tidak ingin Indonesia memiliki pemimpin yang memiliki sejarah kelam masa lalu.
Sementara itu, Sarah Azmi dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Sumatera Barat (PBHI) menjelaskan, pihaknya sangat konsen pada isu HAM.
Sarah mengatakan, banyaknya kasus pelanggaran HAM di Sumatera Barat dipicu oleh Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan tidak mempertimbangkan kemanusian dan HAM.
Bahkan, kata Sarah, pada konteks pelanggaran HAM Berat Masa lalu, sejauh ini Negara seolah-olah membiarkan pelaku pelanggar HAM dan kekuasan masih membiarkannya untuk menjadi orang nomor satu di republik ini.
"Kami mengajak kepada generasi muda agar sama-sama mengawal kasus pelanggaran HAM Berat Masa lalu dan pelanggaran HAM pada hari ini," jelas Sara.
Sementara itu, Dr. Muhammad Jamil Pengamat Politik dan Kebijakan Publik menjelaskan, akhir-akhir ini harus diakui ketakutan itu terjadi juga di kalangan akademisi.
"Negara yang menganut sistem demokrasi semestinya tidak takut dalam berpendapat. Karena demokrasi tidak mengenal ancaman dan bahkan teror kepada publik," jelas Jamil.
Menurut Jamil, buku ini tidak bermasalah. Karena memang berbasis data-data dan sejumlah informasi penting yang sangat akurat. Maka, buku ini layak untuk dibaca oleh publik. Karena sejauh ini, Buku Hitam ini belum ada yang membantah.
Jamil juga menyoroti terkait dinamika demokrasi yang terjadi belakangan ini.
"Demokrasi kita ini telah diperkosa oleh segelintir orang," jelas Jamil.
Hal itu, jelas Jamil, terkonfirmasi melalui keputusan MKMK di mana terjadi pelanggaran etik berat pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres pada Pemilu 2024 mendatang.
Perlu diketahui, kegiatan bedah buku tersebut menghadirkan Penulis Buku Hitam Prabowo Azwar Furgudyama, Akademisi Sosial Politik dan Kebijakan, Aktivis HAM, Pegiat Demokrasi dan Pemilu dan Aktivis Milenial.
Sementara peserta diskusi terdiri dari sejumlah elemen aktivis mahasiswa lintas organisasi dan sejumlah pejuang kemanusian dan keadilan lainnya. Turut hadir juga, perwakilan mahasiswa pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). [Tp]
