telusur.co.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pada tahun ini pihaknya telah mencairkan dana kompensasi untuk PT Pertamina atas penjualan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG sebesar Rp104,8 triliun.
Dengan dicairkannya kompensasi tersebut, ia kemudian menyinggung Pertamina agar bisa mengendalikan subsisdi agar APBN tidak mengalami tekanan terus menerus. Karena pada tahun lalu di semester I, Sri Mulyani mengatakan pihaknya belum membayarkan serupiah pun untuk kompensasi.
"Tapi di tahun ini 1 semester sudah Rp104,8 triliun untuk menahan harga tidak naik," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (11/8/22).
Sementara itu subsidi secara luas, mulai dari subsidi BBM, LPG, listrik, hingga pupuk juga turut meningkat menjadi Rp116,2 triliun hanya untuk menambal semester I 2022, jumlahnya pun bahkan meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp99,6 triliun.
"Untuk poin BBM, LPG, listrik, dan pupuk, pemerintah menahan guncangan yang sangat tinggi di global dan tidak diubah di dalam negeri ini makanya kenapa belanja subsidi naik hanya dalam satu semester," tegas Sri Mulyani.
Selain itu, inflasi energi juga perlu diwaspadai karena hal tersebut berkaitan dengan harga yang ditetapkan dan diatur oleh pemerintah atau administered price karena realisasinya di kuartal II telah mencapai 6,5 persen.
Karenanya, hal tersebut menjadikan tidak bisa ditahan khususnya pada bidang energi ketika harga BBM seperti Pertalite dan Solar serta gas LPG 3 Kg masih ditahan oleh pemerintah.
"Kita lihat spesifikasi jumlah barang yang kita subsidi untuk menahan guncangan yang terjadi di berbagai barang, seperti BBM, solar, minyak tanah, LPG 3 kg, listrik subsidi, pupuk yang mana barang tersebut disubsidi pemerintah," katanya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menambahkan kenaikan harga energi seperti avtur juga bisa mempengaruhi inflasi khususnya pada bidang transportasi dan logistik, hal ini disebabkan penggunaannya terkait dengan mobilitas pergerakan barang sehingga tetap mempengaruhi inflasi.
Ini juga menjadikan Sri Mulyani memberikan peringatan bahwa pemerintah tidak bisa terus menahan subsidi tersebut.
“Maka dari itu, beberapa barang memang diatur tarifnya oleh pemerintah namun tidak semuanya bisa kita tahan,” tegasnya.[Tp]
