telusur.co.id - Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta akan berubah nama menjadi  Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Terkait hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan warga DKI harus mencetak ulang kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) setelah nama Jakarta berubah nanti.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta William A. Sarana menolak keras wacana tersebut. Menurutnya, itu merupakan ajang pemborosan anggaran dan bukanlah yang prioritas.

"Tidak perlu cetak ulang karena akan menghabiskan anggaran. Ada lebih dari 11 Juta orang di Jakarta, berapa dana yang dihabiskan? Ini bukanlah hal yang prioritas dilakukan," kata William di Jakarta, Selasa (19/9/23).

Selain pemborosan anggaran, William juga menilai upaya tersebut juga akan menyulitkan dan merepotkan warga  Jakarta. William mengatakan, warga harus ke kelurahan untuk mengurus, dan dipastikan kelurahan akan kewalahan untuk melayaninya.

"Jika cetak ulang, akan merepotkan warga Jakarta ke kelurahan. Tentunya, kelurahan akan kesulitan bahkan kewalahan dalam melayani warga yang membludak hanya untuk sekadar mengganti nama DKI Jakarta di e-KTP," ujar dia.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini juga mengimbau lebih baik pengubahan nama DKI menjadi DKJ dilakukan dalam database saja, tidak perlu hingga fisik dalam e-KTP.

"Saya menyarankan agar database-nya saja diubah, fisik e-KTP tidak perlu diubah. Untuk pemilik e-KTP baru saja mungkin yang perlu diubah fisik e-KTP-nya. Pemilik e-KTP pertama kali saja untuk penyesuaian nama Jakarta menjadi DKJ," pungkasnya. [Fhr]