telusur.co.id - Anggota Komisi VIII DPR Abdul Wachid meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini mengevaluasi para pendamping program keluarga harapan (PKH). Alasannya, pendamping PKH ini banyak yang tidak kerja maksimal, dan hanya makan gaji bodong. 

"Mereka (Pemdamping PKH) ini saya lihat hanya dapat gaji bodong. Gaji bodong itu, mereka ini dapat gaji tapi nggak kerja. Mohon dievaluasi agar bisa membantu kinerja Ibu (Mensos)," kata Wachid dalam rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Sosial, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/2/23).

Wachid menjelaskan, para pemdamping PKH di dapilnya banyak yang tidak berfungsi. Padahal, mereka digaji sebesar Rp3 juta. 

Untuk itu, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah ini meminta agar para pendamping PKH dievaluasi, diseleksi dengan baik. Harapannya, agar mereka benar-benar bekerja maksimal membantu persoalan sosial di masyarakat.

"Pendamping PKH ini kalau saya lihat di tempat saya, saya gak tahu tempat lain, ini aduh fungsinya harusnya kalian (pendamping PKH) ini harus bisa kerja. Cari pekerja sekarang susah loh. Anda (pendamping PKH) dapat 3 juta enak-enak seperti itu, kok kerjanya gak maksimal. Sampai Saya mengajukan kursi roda ke Ibu (Menteri) dan pak Dirjen langsung, mereka (pendamping PKH) gak ngerti Bu, gak kerja," sesal Wachid. 

Wachid lantas menyindir para pendamping PKH ini hanya akan sibuk ketika mau membangi sembako ke masyarakat. Mereka berapakaian rapi, setelah itu kembali tidak ada kegiatan lagi. 

"Ketika membagi sembako, BLT, mereka pakai seragam. Setelah itu gak ngapa-ngapain lagi. Ini kan lucu-lucuan," tukasnya.[Fhr]