telusur.co.id - Dalam pidatonya yang memikat di Forum Diplomasi Antalya 2025, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melontarkan usulan penting yang berpotensi mengubah lanskap geopolitik global. Presiden Prabowo mengusulkan agar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menambah jumlah anggota tetap, guna mencerminkan realitas dunia saat ini yang jauh berbeda dibanding era pasca-Perang Dunia II.
Berbicara di Gedung Nest Convention Center, Turki, Jumat (11/4), Prabowo menilai bahwa struktur Dewan Keamanan PBB sudah tidak lagi relevan dengan dinamika global masa kini. Menurutnya, dunia telah berkembang, dan keanggotaan tetap yang hanya mencakup lima negara (Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok) tidak lagi mencerminkan keseimbangan kekuatan dunia.
"Kita sudah memiliki format yang baik. Namun kini, ada tuntutan agar Dewan Keamanan PBB menambah jumlah anggota tetap, untuk mencerminkan realitas dunia saat ini," ujar Presiden Prabowo yang juga disaksikan secara daring oleh publik di Jakarta melalui siaran langsung Antalya Diplomacy Forum 2025.
Presiden menyebut bahwa negara-negara besar seperti India dan Brasil, yang memiliki populasi besar dan peran signifikan dalam geopolitik serta ekonomi global, layak mendapatkan tempat lebih permanen dalam struktur tertinggi PBB tersebut.
Alih-alih membentuk sistem baru dari nol, Presiden Prabowo mendorong agar reformasi dilakukan dengan membangun dari struktur yang sudah ada, sembari memperbaiki kekurangannya.
"Bangunlah dari yang sudah terbukti baik. Atasi kekurangannya, tingkatkan kualitasnya," tegasnya.
Selain menyentuh isu reformasi Dewan Keamanan, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi terhadap kerja sejumlah lembaga internasional seperti WHO, UNICEF, dan FAO, yang dinilainya berhasil menangani berbagai tantangan global mulai dari kelaparan hingga pandemi.
Seruan Reformasi yang Menggema
Usulan Prabowo menambah warna pada diskusi panjang mengenai reformasi Dewan Keamanan PBB. Sejak reformasi terakhir pada 1963 yang menambah jumlah anggota tidak tetap dari enam menjadi sepuluh, belum pernah ada perubahan pada komposisi anggota tetap yang memegang hak veto.
Seruan dari Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan pemimpin kawasan Asia Tenggara, dapat menjadi dorongan baru bagi proses reformasi yang selama ini tersendat karena tarik menarik kepentingan negara-negara besar.
Dewan Keamanan PBB merupakan organ utama yang bertanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Namun dalam praktiknya, komposisi keanggotaan tetap kerap dikritik karena dianggap tidak adil dan tidak inklusif terhadap kekuatan-kekuatan baru dunia.
Dengan usulan reformasi yang disampaikan Presiden Prabowo, Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai aktor kunci dalam diplomasi global yang mendorong dunia menuju sistem internasional yang lebih adil dan representatif.[iis]
