telusur.co.id -Partai Buruh dan KSPI menyambut baik peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto. Cita-cita dan tujuan pendirian Danantara sungguh mulia dan berorientasi pada kesejahteraan anak cucu rakyat Indonesia.
Namun, jika melihat komposisi kepemimpinan badan pelaksana Danantara—yaitu CEO Rosan Roeslani (Menteri Investasi dan Kepala BKPM), Dony Oskaria (Wakil Menteri BUMN) sebagai COO, dan Pandu Patria Sjahrir (Ketua Pengembangan Keuangan Digital Kadin Indonesia) sebagai CIO Danantara—sungguh miris, jauh panggang dari api, dan tidak memberikan harapan apa pun bagi kaum buruh.
"Menteri Investasi, yang juga CEO Danantara, adalah salah satu penggagas utama sekaligus Ketua Satgas Omnibus Law UU Cipta Kerja, kebijakan yang sangat ditentang oleh kaum buruh karena merusak masa depan mereka," ujar Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI, Said Iqbal, Selasa (25/2/25).
Apakah mungkin, saat menjabat sebagai CEO Danantara, ia akan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, sementara kebijakan yang ia buat sebelumnya justru menghancurkan masa depan buruh melalui Omnibus Law?
Ada triliunan rupiah dana milik puluhan juta buruh yang disimpan di Bank Mandiri, BRI, dan BNI, yang kini dikelola oleh Danantara. Namun, dana ini berada di tangan para pemimpin yang sebelumnya justru mengancam masa depan buruh dengan kebijakan Omnibus Law.
Begitu pula dengan kedua pejabat yang menjabat sebagai COO dan CIO Danantara—rekam jejak mereka tidak menunjukkan keterlibatan dalam kesejahteraan rakyat. Apakah buruh masih bisa mempercayakan dana puluhan triliunan rupiah kepada mereka?
Menurut Said Iqbal, saat Danantara diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, apakah Menteri Investasi, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perindustrian, dan Menko Perekonomian mengetahui bahwa ribuan buruh di sektor industri elektronik telah terkena PHK di awal tahun 2025? PT Sanken mem-PHK hampir seribu karyawan dan menutup operasionalnya untuk relokasi kembali ke Jepang.
PT Yamaha Musik mem-PHK lebih dari seribu buruh karena pabriknya dipindahkan ke China dan Jepang. PT Tokai di Bekasi mem-PHK ratusan buruh dan kembali, perusahaan pun tutup.
"Di sisi lain, pabrikan otomotif yang memproduksi truk dan dump truck, seperti Toyota, Isuzu, Hino, dan Mitsubishi—yang memiliki pabrik serta karyawan dalam jumlah besar di Indonesia—terancam melakukan PHK ribuan karyawannya pada tahun 2025," kata Said Iqbal.
Dia menambahkan, hal ini terjadi akibat membanjirnya impor mobil truk dan dump truck dari China, yang masuk langsung tanpa adanya pabrik dan tenaga kerja di dalam negeri.
Bagaimana mungkin Danantara akan berjalan sesuai dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto, yang ingin menyejahterakan rakyat Indonesia, jika dikelola oleh pemimpin yang gagal menyelamatkan sektor riil? Buktinya, PHK massal terus terjadi di pabrik-pabrik.
Pada tahun 2024, ratusan ribu buruh tekstil pun terkena PHK akibat tutupnya pabrik-pabrik yang terdampak oleh impor tekstil dari China secara besar-besaran melalui Permendag No. 8/2023.
Menteri Investasi, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, dan Menko Perekonomian bertanggung jawab atas sektor riil serta harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap BPI Danantara.
Partai Buruh dan KSPI berpendapat bahwa Danantara memang telah diluncurkan, tetapi di saat yang sama ribuan karyawan di sektor riil mengalami PHK. Apakah buruh masih bisa menaruh harapan kepada BPI Danantara?
"Sebelum bulan Ramadan, Partai Buruh dan KSPI akan menggelar aksi ribuan buruh di seluruh Indonesia untuk menuntut penghentian PHK di sektor elektronik, tekstil, garmen, baja, dan otomotif truk. Aksi ini akan dilakukan di Istana Merdeka serta di kantor-kantor gubernur di seluruh Indonesia," tegas Said Iqbal.[Nug]
