telusur.co.id - Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35, perdebatan mengenai konsep Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) kembali mencuat di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). Direktur Eksekutif CSIIS (Center for Strategic on Islamic and International Studies) Sholeh Basyari menyebut AHWA bukan nomenklatur demokrasi melainkan bagian dari nomenklatur fikih siyasah atau fikih politik.
Secara terminologi Sholeh lanjut menjelaskan bahwa Ahwa adalah kelompok tokoh ulama yang memiliki kapasitas untuk menyelesaikan berbagai persoalan umat.
Berangkat dari teori tersebut, Sholeh menduga bahwa konflik yang terjadi di tubuh PBNU saat ini karena sebagian elite PBNU dinilai belum sepenuhnya memahami konsep tersebut secara utuh.
“Kalau kemudian ada sedikit split atau perbedaan pemahaman itu, berarti jangan-jangan orang-orang di PBNU itu juga gagal memahami secara baik apa itu Ahwa,” tegasnya saat menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) sesi kedua yang diselenggarakan oleh Yayasan Talibuana Nusantara dengan tema “NU Masa Depan & Masa Depan NU : Sistem Pemilihan Rois’Aam dan Ketua Umum PBNU”, Jumat (6/5/2026) di Kantor Yayasan Talibuana Nusantara, Komplek Ligamas Blok G/20, Jakarta Selatan.
Terlihat hadir di forum tersebut antara lain Ketua Yayasan Talibuana Nusantara Endin AJ. Soefihara, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masykuri Abdillah, Wakil Ketua BAZNAS RI 2026-2031 Zainut Tauhid Sa’adi, Sekjen PBNU periode 2004-2009 Endang Turmudi, Tokoh NU asal Sulawesi Selatan Andi Jamaro Dulung, Kaprodi MIPOL FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Usni Hasanuddin, Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Andi Najmi Fuadi, Staf khusus Wakil Presiden RI 2019-2024 Robikin Emhas, Tokoh senior Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Imam Suhardjo dan sejumlah tokoh NU lainnya.
Di kesempatan yang sama, Sholeh turut menyoroti pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengenai mekanisme pemilihan Tanfidziyah dan Rois ‘Aam yang idealnya dilakukan melalui musyawarah mufakat.
Gagasan tersebut dinilai Sholeh sebagai upaya mereduksi friksi internal yang kerap muncul di setiap momen muktamar, meski tidak secara eksplisit menyebut konsep AHWA.
Di sisi lain, ia juga mengamati gestur Muhaimin yang tengah membaca momentum politik jangka panjang, khususnya menjelang Pemilu dan Pilpres 2029 yang ia sebut sebagai masa tanam politik. Ia pun meyakini bahwa Cak Imin, sapaan akrabnya saat ini tengah bergerilya dalam rangka mencari tokoh-tokoh yang dinilai mampu berkomunikasi dengan akar rumput nahdliyyin seperti kalangan pesantren, petani, dan nelayan yang berada di daerah.
“Setelah lima tahun sekarang ini Gus Yahya gagal melakukan komunikasi keumatan seperti itu,” ungkapnya.
Dalam konteks suksesi kepemimpinan NU mendatang, Sholeh berpendapat bahwa Muhaimin mulai memainkan sejumlah nama yang dianggap punya kekuatan komunikasi publik dan jaringan pesantren.
Salah satu nama yang disebut adalah Gus Yusuf Hudori, yang dirinya nilai memiliki kemampuan komunikasi yang kuat dengan masyarakat pedesaan dan kalangan pesantren. Selain itu, nama Abdussalam Shohib atau karib dipanggil Gus Salam juga disebut terus diperkenalkan dalam berbagai kesempatan.
Meski demikian, Sholeh menduga bahwa kemungkinan besar, Muhaimin belum sepenuhnya puas dengan figur-figur yang ada. Ia bahkan berspekulasi bahwa Muhaimin sendiri berpotensi masuk dalam kontestasi jika mendapatkan dukungan kuat dari berbagai pihak.
“Muhaimin tidak menolak itu ketika dorongan itu kuat, tapi Muhaimin tidak mau berkeringat sendiri. Itu berarti mandat diberikan pada Bang Andi,” ujarnya sambil berkelakar.
