telusur.co.id - Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia ( AEPI), Salamuddin Daeng menilai, rencana pemerintah akan melakukan distribusi tertutup atau terbatas pada penerima subsidi gas elpiji 3 Kilogram (Kg), berpotensi rawan dikorupsi. Sebab, data penerimanya belum akurat.

"Rawan dikorupsi dan bisa digunakan sebagai money politik menjelang pilkada serentak 2020," kata Daeng kepada wartawan, Senin (20/1/20).

Menurut dia, data kemiskinan di Indonesia sekarang ini tidak pasti. Karena, masing masing institusi mempunyai angka yang berbeda. 

Tak hanya itu, angka kemiskinan versi Badan Pusat Statistik (BPS) juga bermasalah. Daeng menduga, BPS melakukan trick memainkan indikator kemiskinan. 

"BPS menggunakan indikator extrime poperty dalam mengukur kemiskinan. Akibatnya, angka kemiskinan BPS terus menurun dan kecil, padahal keadaan ekonomi memburuk," paparnya. 

Ia menuding, sepertinya tidak ada angka kemiskinan by name by address di lembaga pemerintah. Jika benar hal itu terjadi, kata Daeng, maka pemerintah akan kesulitan alokasikan anggaran dalam  pendistribusian subsidi Elpiji 3 kg secara tertutup.

Daeng menegaskan, distribusi secara tertutup rawan dikorupsi oleh birokrasi melalui praktek manipulasi data.

"Dalam kasus dana desa saja bisa ada desa hantu. Apalagi distribusi gas," bebernya. 

Daeng juga menjelaskan tidak ada kajian akademis yang melandasi rencana ini. Terlebih lagi pemerintah terkesan terburu buru dalam mengurangi subsidi.

“Dasar yang dijadikan acuan adalah karangan bebas pihak – pihak dari ESDM,” ungkap Daeng.

Daeng menambahkan pemerintah juga tidak melibatkan ormas, akademisi, pengamat, ahli, dan kalangan dunia usaha dalam memutuskan perkara ini sehingga rawan penolakan dan penyimpangan.

“Menjelang pilkada serentak, penyaluran subsidi LPG secara tertutup rawan dimanfaatkan oleh oligarki penguasa untuk sumber daya money politik untuk memenangan kawan kawannya,” tukas dia.[Fhr]