telusur.co.id - Aktivis '98, Uchok Sky Khadafi, mengingatkan agar Komisi VIII DPR melalui instrumen panitia kerja (Panja) BPIH dan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag), untuk bersikap terbuka dan transparan dalam membahas ketentuan biaya haji 2023.

Pasalnya, hingga saat ini publik tidak pernah tahu akan seperti apa biaya haji yang sebelumnya diusulkan pihak pemerintah sebesar Rp69 juta dan kemudian diprotes DPR.

"Saya dapat info mereka (Komisi VIII DPR RI dengan pemerintah) tengah rapat konsinyering membahas biaya haji. Pertanyaannya kok publik tidak tahu ada rapat semacam itu. Ada apa? Jangan diam-diam dong bahas biaya haji, harus transparan semuanya," kata Uchok kepada wartawan, Senin (13/2/23).

Direktur Eksekutif Center for Budget Analisis (CBA) itu mengatakan, berdasarkan kabar yang didapatnya keputusan soal penetapan biaya haji bakal ditetapkan besok Selasa.

"Infonya kan tanggal 14 Februari besok mereka akan rapat dan putuskan soal biaya haji. Jangan sampai rapat besok itu isinya cuma basa basi saja di mana keputusan bisa jadi sudah disepakati satu atau dua hari lalu melalui forum konsinyering. Hanya saja keputusan itu nantinya logis atau gak buat publik," ujarnya.

Uchok juga menilai, sikap Komisi VIII DPR RI yang posisinya terlihat seperti ambigu terkait perdebatan soal biaya haji ini.

"Mereka cuma protes tapi gak ada usulan konkret secara bulat dari mereka berapa biaya haji yang relevan. Jangan-jangan protesnya cuma buat nekan pemerintah demi kepentingan di luar kepentingan rakyat dalam hal ini para jemaah haji. Gak bisa donk misalnya tiba-tiba besok diputuskan biaya haji tanpa publik tahu seperti apa pembahasan mereka saat konsinyering. Publik berhak tahu alur dan pembahasannya," tegasnya.[Fhr]