telusur.co.id - Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo meminta pemerintah memprioritaskan pembangunan saran dan prasarana transportasi di wilayah perbatasan dan terpencil dalam RAPBN 2022.
Sigit mengatakan fasilitas sarana dan prasarana transportasi didaerah perbatasan masih sangat minim. Bahkan beberapa diantaranya membahayakan penumpang.
"Kami pernah mendatangi sebuah pelabuhan penumpang didaerah Morotai, Maluku Utara. Kondisi pelabuhan sangat memprihatikan. Ada yang pelabuhan terlalu rendah atau terlalu tinggi dari kapalnya sehingga menyulitkan penumpang untuk naik. Bahkan sampai harus merangkak. Ini sangat tidak nyaman membahayakan penumpang," Kata Sigit.
Selain kondisi pelabuhan yang membahayakan dan minim fasilitas, Sigit juga mengkritik bantuan bus untuk daerah perbatasan dan terpencil yang dinilainya tidak layak.
"Kami pernah berkunjung ke daerah perbatasan dan terpencil yang mendapatkan bantuan bus. Tapi, bus yang diberikan sangat tidak layak. Seperti metromini. Seharusnya bus bantuan yang diberikan kualitasnya lebih baik," Kata Sigit.
Untuk itu, dalam RKA KL RAPBN 2022, Sigit mendesak pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ununtuuntuk memberikan perhatian lebih pada pemenuhan sarana dan prasaran transportasi di daerah terpencil dan perbatasan.
Menanggapi usulan Sigit Sosiantomo, Sekretaris Jenderal (Sekjend) Kemenhub Djoko Sasono berjanji akan lebih memperhatikan pemenuhan infrastruktur transportasi di daerah perbatasan dan terpencil. "Kami akan memperhatikan saran dan usulan dari Pak Sigit Sosiantomo untuk lebih memprioritaskan daerah perbatasan dan ini akan menjadi catatan kami," Kata Djoko dalam RDP yang dipimpim Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.
Seperti diketahui, dalam RKA KL RAPBN 2022, Kemenhub mendapat alokasi anggaran sebesar Rp32,938 Triliun. Dari jumlah tersebut, 65,7% atau sebesar Rp21,64 Triliun digunakan untuk membiayai infrastruktur konektivitas.
Untuk transportasi laut, alokasi anggaran yang diberikan dalam RAPBN 2022 sebesar Rp2,3 Triliun yang akan digunakan untuk memperbaiki dan membangun pelabuhan di 47 lokasi. Sedangkan untuk transportasi darat didaerah perbatasan hanya mendapat alokasi sebesar Rp144,9 miliar. Sementara untuk subsidi operasional angkutan perintis pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,09 Triliun. [ham]
