telusur.co.id - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, pihaknya mendukung digelarnya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada tahun ajaran baru Juli 2021. Namun untuk melaksanakan PTM tersebut, sejumlah syarat harus dipenuhi.

Pertama, semua guru dan tenaga pendidikan harus sudah divaksinasi Covid-19. Dan kedua, kesiapan sekolah, untuk mengadakan protokol kesehatan plus sebelum dimulainya PTM.

"Nah proses vaksinasi belum selesai untuk guru dan tenaga kependidikan, padahal ini syarat," kata Syaiful Huda dalam diskusi Dielektika Demokrasi bertajuk 'Menakar Urgensi Sekolah Tatap Muka', di Media Center Parlemen, Senayan, Kamis (10/6/21).

Syaiful mengungkapkan, saat ini tingkat vaksinasi dari 5,6 juta baru tervaksin 1,5 juta guru dan tenaga kependidikan. Artinya baru 30 persen, 70 persen sisanya belum tervaksin.

"Kalau 70 persen guru dan tenaga pendidikan belum tervaksin, artinya akan jadi kendala ini kalau PTM akan dilaksanakan, karena ini menjadi syarat," terangnya.

Karena, menurut dia, kebanyakan guru-guru dan tenaga pendidikan usianya sudah beranjak tua.

"Dan kita gak boleh gara-gara kepentingan ini guru-guru yang sudah tua belum tervaksin lalu harus mengajar. Saya kira gak adil, kira-kira gitu," ungkap Politikus PKB itu.

Menurutnya, jalan terbaiknya adalah sisa kurang sebulan ini secepatnya diprioritaskan vaksin untuk para tenaga pendidikan.

"Kalau perlu kira-kira mohon maaf misalnya prioritas vaksin yang lain dihentikan, tapi dikasih porsi dulu yang terbanyak untuk guru dan tenaga kependidikan untuk mengejar bulan Juli sulaya bisa tervaksin semuanya dan PTM bisa digelar di berbagai tempat," bebernya.

Kemudian, lanjut Syaiful, syarat kedua,  kesiapan sekolah itu sendiri untuk menjalankan protokol kesehatan plus sebelum bulan Juli. Artinya, pihak sekolah harus sudah melakukan simulasi supaya siswa sejak dari rumah datang ke sekolah sudah tahu posisinya harus ada di mana.

“Ketika datang. Siswa sudah paham dan ngerti cara memakai maskernya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tahu kapan waktunya bertanya dan membuka masker,” ujarnya.

Lebih lanjut Syaiful menegaskan bahwa
PTM ini tidak bersifat menyeluruh nasional, tapi diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.

"Apakah pemerintah daerahnya mengizinkan atau tidak, tergantung dari tingkat sebaran pandemi covid-nya. Jadi tidak ada keserentakan, yang ada adalah kesiapan pemerintah daerah," pungkasnya. [Tp]