telusur.co.id - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terus mengawasi dan memantau dana pengadaan vaksin COVID-19 yang diajukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar tidak ada masalah terkait anggaran.

Hal itu disampaikan Sahroni terkait Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengajukan anggaran pengadaan impor Vaksin Sinovac sebesar Rp20,9 triliun. Pengajuan anggaran tersebut disampaikan Menkes dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Kamis (14/1/2021).

"Seperti kita tahu, anggaran untuk menanggulangi Covid-19 ini besar sekali, karena itu KPK harus benar-benar mengawasi, jangan sampe nanti jadi masalah di kemudian hari," kata Sahroni dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (15/1/2021).

Sahroni menilai bahwa anggaran yang besar tentu menjadi sasaran "empuk" bagi koruptor sehingga tidak saja harus diawasi, namun KPK juga harus meningkatkan pengawasannya.

"Ikuti terus seluruh prosesnya, dipastikan semuanya 'clear' dan wajar, serta yang pasti, pengawasan yang tidak boleh main-main karena ini soal hidup mati rakyat," katanya.

Politisi Partai NasDem itu juga meminta KPK untuk bersinergi dan bekerja sama dengan lembaga lain dalam melakukan pengawasan hingga hasilnya bisa maksimal. Langkah itu menurut dia agar proses pengadaan vaksin COVID-19 dari awal hingga akhir berjalan aman dan bersih.[Tp]