telusur.co.id, Jakarta - Ketua Tim kunjungan spesifik masa sidang kedua pembahasan pembangunan jalan tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (PROBOWANGI), Ir. H. Muhammad Nasim Khan berharap agar pembebasan lahan atau tanah rakyat terdampak pembangunan proyek nasional, harus sesuai dengan nilai jual objek pajak (NJOP) dan sesuai dengan standart pasaran yang layak.

Demikian disampaikan Nasim Khan saat kunspek pembahasan pembangunan jalan tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (PROBOWANGI), Senin (23/11/2020).

"Kita berharap pembebasan tanah rakyat diwilayah itu, harus sesuai dengan NJOP dan standart pasaran yang layak, dan jangan sampai kita terjebak provokasi para calo,” kata Nasim Khan melalui keterangannya, Selasa (24/11/2020).

Diketahui, Pembangunan Jalan tol PROBOWANGI merupakan pembangunan jalan terpanjang di pulau jawa dengan total panjang yakni 171,516 kilometer dan terbagi menjadi tiga sesi.

Menurut Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB di Komisi VI DPR ini, untuk pembangunan jalan tol sesi 1 akan dikerjakan dari Probolinggo-Besuki sepanjang 29,6 kilometer.

Selanjutnya, untuk sesi 2 pekerjaan akan dilaksanakan dari Besuki-Bajulmati sepanjang 110,875 kilometer dan untuk sesi ke 3 pembangunan jalan tol akan digarap dari Bajulmati-Ketapang sepanjang 31,041 kilometer. 

“Kita membahas pembangunan jalan Tol PROBOWANGI bersama PT Jasa Marga (persero) Tbk, PT Hutama Karya (persero), PT PP(persero) Tbk, PT Wijaya Karya (persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (persero) Tbk, dan PT Jasa Raharja (persero) yang bertempat di Taman Dayu Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur,” ujar Wakil rakyat asal Dapil Jatim III (Probolinggo, Situbondo dan Banyuwangi) ini.

Pada kesempatan ini, pria yang akrab disapa Bang NK ini menuturkan bahwa, Kunspek Komisi VI DPR RI tersebut juga membahas tentang perkembangan pembangunan jalan tol dan permasalahan pengerjaan yang tertunda akibat COVID-19 dan permasalahn pembebasan lahan.

"Permasalahan yang ada sebelumnya kita bahas di banggar DPR RI dan Kementrian yang akhirnya disepakati pemberian dana talangan Rp 2 trilyun,” katanya. 

Awalnya pembangunan Jalan Tol PROBOWANGI diproyeksikan menelan biaya kurang lebih sebesar Rp 23 Trilyun. Namun saat ini membengkak menjadi Rp 32 Trilyun lebih.

“Salah satu penyebab mundurnya proyek ini, karena menunggu finishnya pembanguan jalan tol Pasuruan– Probolinggo dan pandemi COVID-19. Sebelum Kunspek, saya sempat berkoordinasi dan meminta masukan kepada Bupati Situbondo, H.Dadang Wigiarto untuk menyatukan misi, terutama dalam pembebasan lahan rakyat agar proyek pembanguna jalan Tol bisa berlangsung lancar dan tidak terjadi Delay,” jelasnya. 

Pembebasan lahan sesi 1 yakni Probolinggo – Besuki, kata Nasim Khan, sudah berjalan sekitar 21 %, sedangkan untuk sesi 2, yaitu Besuki hingga Bajulmati masih 0 koma sekian persen.

“kita berharap pembebasan tanah rakyat diwilayah itu, harus sesuai dengan NJOP dan standart pasaran yang layak, dan jangan sampai kita terjebak provokasi para calo,” harap Nasim Khan. 

Selain itu, Nasim Khan juga berharap dalam pelaksanaan pembebasan lahan yang akan digunakan jalan tol nantinya, pemerintah kabupaten bisa berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat.

Bang NK juga tak ingin pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Probowangi ini dimanfaatkan untuk hal politis oleh orang atau kelompok tertentu. 

“Sebagai wakil rakyat sesuai fungsi-nya , saya akan tetep mengawasi, apalagi pembangunan jalan tol ini ada di dapil saya, dimana sejak awal roadmap plane saya juga ikut mengawal agar jalan tol melewati Kabupaten Situbondo. Karena saya yakin Jalan Tol yang ada di Kabupaten Situbondo akan menjadi jalan tol terindah se Indonesia. Karena jalan tol di Kabupaten Situbondo akan melintasi pegunungan, pinggir pantai dan savana satwa alam liar,” jelas Nasim Khan. 

Dalam Kunspek tersebut, imbuh Nasim Khan menyampaikan hasil koordinasi dengan Bupati Situbondo terkait dilibatkannya UMKM Situbondo yang berjualan di Rest Area Jalan Tol PROBOWANGI sesuai dengan UU Cipta Kerja, yaitu memberdayakan dan mengembangkan UMKM lokal. 

“Exit tol di Situbondo awalnya cuma ada 3 titik, kemudian Pemkab Situbondo menginginkan 4 empat exit. Tapi, kita usulkan 5 exit tol. Untuk UMKM, Alhamdulilah PT Jasa Marga sudah sepakat di exit tol atau rest area 30 persen itu untuk pengembangan UMKM. 

Adapun titik Exit Tol yang diusulkan Komisi VI DPR RI, yaitu Exit 1 Besuki akses ini bisa menuju arak-arak Bondowoso dan Pasir putih, Exit 2 langsung ke Wisata Pantai Pasir Putih, exit ke 3 area kota sekitar Kecamatan Panji, exit ke 4 di Asembagus–Curah Kalak Jangkar.

"Untuk menunjang program pemerintah, Presiden memberikan bantuan pengembangan wisata Ijen dari Kayumas sebesar RP 250 Miliar, itu sudah tertuang di Perpres No 80. Exit ke 4 ini, adalah akses menuju lingkar Wisata Ijen, exit tol ke 5 di Bajulmati untuk akses Taman Nasional Baluran, Kabupaten Situbondo dan Taman Nasional Baluran sendiri sudah ada kontrak dengann swasta yaitu pengembangan Taman Nasional Persada yang sudah mau investasi sekitar RP 2 Trilyun,” ungkapnya. 

Nasim Khan menjelaskan, untuk pembangun sesi 1 Probolinggo – Besuki akan dikerjakan oleh KSO PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, untuk sesi 2 Besuki–Bajulmati dikerjakan oleh KSO PT Adhi Karya (Persero) Tbk-PT Nindya Karya (Persero) dan PT Brantas Abipraya (Persero).

Sementara, untuk sesi 3 Banyuwangi akan dikerjakan oleh KSO PT PP (Persero) Tbk dan Gorip Nanda Guna. 

Diketahui, kunspek Komisi VI DPR RI ke Jatim ini diikuti oleh sejumlah Anggota Komisi VI DPR RI. Diantaranya yakni Ketua tim Ir. H.M Nasim Khan (F-PKB), Singgih Jauar Atmoko (F-PG), H.M Idris Laena (F-PG), Doni Akbar.SE (F-PG), Henrik Lawerissa (F-Gerindra), Supratman Andi Agtas (F-Gerindra), H. Subardi (F- Nasdem).

"Kemudian, Mohammad Toha (F-PKB), H.Anton Sukartono Suratto (F-PD), Hj. Melani Leimana Suharli (F-PD), Hj, Nevi Zuairina (F-PKS), Daeng Muhammad (F-PAN)dan Abdul Hakim B (F-PAN),” tambah Bang NK.