telusur.co.id - Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra, Khilmi, mengaku pusing dengan BUMN transportasi yang setiap tahun selalu meminta penyertaan modal negara (PMN). Padahal, dari laporan keuangannya selalu laba. 

"Kalau kita melihat BUMN transportasi ini pusing. Tiap tahun minta PMN terus," kata Khilmi dalam rapat kerja (Raker) Komisi VI DPR dengan Dirut Pelni, Inka dan KAI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/9/23). 

Khilmi lebih jauh menyoroti PT KAI (Persero) yang meminta PMN untuk 2024 sebesar Rp2 triliun. 

Menurut Khilmi, dengan harga tiket kereta api saat ini terbilang cukup mahal, semestinya memberi keuntungan bagi KAI. 

"Kereta api ini juga. Saya pikir udah nggak minta PMN," ujarnya. 

Khilmi lantas mencontohkan bahwa harga tiket kereta api jurusan Surabaya-Jakarta saja sudah mencapai Rp750 ribu. Ditambah dengan keuntungan angkutan untuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), semestinya PT KAI tidak perlu lagi meminta PMN. 

"Tapi tiap tahun saya bingung. Tiket kereta api itu mahal, hampir sama dengan tiket pesawat Surabaya-Jakarta, tapi perkembangannya nggak ada. Kita tiap tahun ngasih PMN terus," kritik Khilmi. 

Khilmi menilai, seharusnya perbaikan-perbaikan manajemen kereta api lebih bagus lagi. Karena, di Public Service Obligation (PSO) sudah untung. 

"Jadi saya bingung ini tiap tahun minta PMN. Kalau nanti PMN kereta api udah berkurang, kan bisa dikasih untuk menyehatkan BUMN lain. Masalahnya penumpang penuh terus. Jadi saya berharap perbaikan ini jangan sampai kita nambah PMN terus ke perusahaan yang sudah bagus," tukasnya. 

Sebelumnya, pejabat yang melaksanakan tugas (PYMT) Direktur Pengelolaan Sarana PT KAI (Persero) John Roberto menyampaikan, pihaknya mengajukan PMN Rp2 triliun untuk tahun 2024. PMN tersebut akan digunakan untuk pengadaan Kereta Rel Listrik (KRL) yang rata-rata sudah berusia di atas 30 tahun. 

"Izin untuk usulan PMN tahun 2024 sebesar Rp2 triliun. PMN itu akan kami gunakan untuk pengadaan KRL untuk memenuhi pelayanan di KCI. Saat ini memang 98 persen sarana KRL siap guna yang dimiliki KCI sudah memiliki usia lebih dari 30 tahun dan beberapa jenis KRL suku cadang sudah tidak diproduksi lagi. Sehingga dari sisi pemenuhan perawatan dan sefty kita sangat membutuhkan pengadaan yang baru," kata John dalam raker dengan Komisi VI DPR tersebut.[Fhr]