telusur.co.id - Komisi VII DPR RI menyoroti penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Depok, Jawa Barat, yang dinilai perlu ditingkatkan.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay dan juga anggota komisi lainnya saat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Pemerintah Kota Depok, Kamis (10/9/2026).

"Saya kira ini momentum terbaik bagi Pemerintah Kota Depok untuk berbuat lebih banyak, memberikan pelayanan bagi masyarakat dan warga kota Depok," ucap Saleh.

Merespons hal itu, Wali Kota Depok Supian Suri, menyatakan siap mengevaluasi sekaligus mendorong pelaku UMKM agar lebih optimal memanfaatkan pembiayaan tersebut.

Dia menyebut, perlu dilihat apakah persoalan tersebut berkaitan dengan rendahnya kebutuhan masyarakat atau terdapat kendala lain.

“Ini menjadi semangat buat kita juga, khususnya warga Depok, karena tadi menjadi evaluasi ternyata belum banyak warga Depok yang memaksimalkan alokasi dana KUR,” ujar Supian kepada wartawan.

“Ini juga mungkin menjadi catatan buat kita di mana permasalahannya, apakah memang demand-nya yang kurang atau mungkin ada hal-hal lain yang menjadi penyebab sehingga Depok termasuk yang nggak terlalu banyak menyerap terhadap dana KUR,” sambung dia.

Supian menerangkan, Pemkot Depok sebenarnya telah menyiapkan dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM melalui program Depok Kuat. Salah satu bentuk dukungan itu berupa subsidi bunga pinjaman.

Untuk pinjaman maksimal Rp25 juta, lanjutnya, Pemerintah Kota menanggung subsidi bunga sebesar 9 persen, sementara 1 persen menjadi tanggung jawab UMKM.

Adapun untuk pinjaman di atas Rp25 juta hingga Rp50 juta, Pemkot Depok menanggung subsidi bunga sebesar 8 persen dan 2 persen menjadi tanggung jawab masyarakat.

Menurut Supian, skema tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk membantu UMKM mendapatkan akses pembiayaan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Ini menjadi semangat kita, sekali lagi kami dan Komisi VII pastinya menjadi semangat yang sama bagaimana ekonomi masyarakat kita bisa tumbuh, salah satu ikhtiarnya dari UMKM dan pembiayaan dari KUR,” papar dia.

Lebih jauh, Supian memastikan Pemkot Depok siap menindaklanjuti masukan Komisi VII DPR terkait penyerapan KUR.

Dia pun menegaskan, pihaknya akan terus berupaya mencari solusi agar pembiayaan KUR dapat dimanfaatkan lebih banyak pelaku UMKM di Depok.

Selain optimalisasi pembiayaan, Wali Kota menuturkan, penguatan kerja sama dengan perguruan tinggi di Kota Depok juga menjadi salah satu pekerjaan rumah Pemerintah Kota.

“Kita terus berupaya dan tadi beberapa masukan, saran termasuk juga mengoptimalkan kerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Kota Depok ini juga menjadi PR kita untuk terus kita tingkatkan,” pungkas dia.

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty turut hadir bersama anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan, Bane Raja Manalu, Samuel JD Wattimena, Jamal Mirdad, Rico Sia, Arjuna Sakir, Eva Monalisa, dan Mujakkir Zuhri.

Dari Pemkot Depok, hadir Sekretaris Daerah Kota Depok Mangnguluang Mansur, Kepala Disporyata Depok Eko Herwiyanto, Kepala DKUM Mohamad Thamrin, serta jajaran Bank BJB Depok.

Editor: Risyad