telusur.co.id - Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi para menterinya. Hal itu usai dua menteri terseret kasus korupsi, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, serta yang terbaru, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.

"Presiden perlu melakukan evaluasi dan langkah serius terhadap integritas dan kinerja para menteri. Dalam satu tahun pemerintahan, menurut penilaian publik terdapat menteri yang kinerjanya di bawah standar, mis-match, dan di antaranya under capacity," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam keterangannya, Minggu (6/12/20).

KPK, sebelumnya, menetapkan dua menteri Jokowi sebagai tersangka dalam dua kasus korupsi berbeda. Edhy Prabowo jadi tersangka kasus suap ekspor benur pada 26 November.

Kemudian, KPK menetapkan Mensos Juliari Batubara sebagai tersangka kasus penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 pada 4 Desember.

Menurut Mu'ti, kasus korupsi yang menyeret dua menteri jadi alasan kuat Jokowi melakukan evaluasi. Kinerja tak memuaskan sejumlah pejabat juga harus dikaji ulang.

Ia menilai, harus ada langkah cepat yang diambil Jokowi. Karena, kondisi kehidupan rakyat saat ini semakin sulit karena kebijakan belum efektif.

"Kasihan nasib rakyat yang semakin berat beban, baik karena pandemi, maupun berbagai persoalan hidup mereka karena negara tidak sungguh-sungguh hadir memecahkan masalah dan mengangkat nasib mayoritas rakyat bawah," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengapresiasi KPK yang telah membuktikan kemandirian dan independensi. Mu'ti juga mengapresiasi Jokowi soal penegakan hukum melawan korupsi.

"Keterbukaan dan pembuktian Presiden yang tidak melindungi siapapun yang terbukti bersalah," tukasnya.[Fhr]