telusur.co.id - Penerapan kebijakan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) hingga kini masih dalam kajian. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan kesempatan bagi warga Ibu Kota untuk memberikan masukan terkait kebijakan tersebut.

“Rencana implementasinya masih butuh waktu panjang, aturannya pun masih dalam proses kajian. Silakan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasinya,” kata Heru di Jakarta, Selasa (7/2/23).

Sementara itu di lokasi yang sama, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut, pihaknya masih melakukan pengkajian penerapan ERP, khususnya untuk melihat kesiapan fasilitas transportasi publik di Jakarta. 

“Kajian penerapan ERP yang sedang dilakukan bertujuan untuk mengurai titik-titik kemacetan di Jakarta dengan cara memindahkan pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke transportasi publik," kata Syafrin.

Syafrin mengatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi secara rutin kepada seluruh stekholder dan elemen masyarakat serta komunitas transportasi.

“Kami juga secara rutin mensosialisasikan kajian penerapan ERP ini kepada seluruh stakeholder dan elemen masyarakat termasuk komunitas transportasi, seperti asosiasi angkutan online untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan jika kebijakan ERP ini diterapkan,” kata Syafrin. [Fhr]